Perjuangkan STKBM, 2.200 Pekerja Bongkar Muat Priok Jadi Peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan

Safari
Perjuangkan STKBM, 2.200 Pekerja Bongkar Muat Priok Jadi Peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan
Suasana bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta, HanTer  – Setelah berjuang selama  hampir dua bulan, Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat (STKBM) Pelabuhan Tanjung Priok akhirnya berhasil mengikutsertakan 2.200 pekerja bongkar muat (TKBM) menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Tenaga Kerjaan. 

Agenda penyerahan Kartu Peserta dan Sertifikat Peserta secara simbolis dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan STKBM tersebut sedianya dilakukan pada Selasa (17/3/2020) lalu. Namun karena adanya epidemi wabah virus corona (Covid-19) yang mengharuskan warga untuk tidak keluar rumah, maka acara tersebut ditunda sampai pemerintah menyatakan mencabut status darurat tersebut.

Ketua Umum STKBM, Nurtakim, mengatakan yang diperjuangkan STKBM merupakan hak normatif pekerja. Apalagi ketentuan mengenai komponen asuransi ketenagakerjaan tersebut sudah tercantum dalam HIK.

Adapun aturan mengenai pembayaran premi JHT tersebut disesuaikan dengan status TKBM  sebagai pekerja harian lepas dengan menghitung jumlah rata-rata kerja dalam satu bulan sebanyak 10 hari kerja. 

Menurut Nurtakim,  penetapan hitungan itu untuk menjawab masalah tidak meratanya hari kerja di antara para TKBM.

“Kita sudah sepakat menetapkan rata-rata 10 hari kerja untuk setiap TKBM sebagai dasar penghitungan iuran JHT,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Nurtakim berharap dengan diikutsertakannya para TKBM tersebut dalam Program JHT BPKS Ketenagakerjaan akan makin meningkatkan semangat kerja para TKBM sehingga meningkatkan produktivitas kerja di Pelabuhan Tanjung Priok.

Terkait dana JHT yang selama ini dikelola Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (KS. TKBM), Nurtakim mengatakan akan tetap menagih  dana yang seharusnya menjadi hak para pekerja TKBM tersebut.

“Kita tetap menuntut dana JHT yang dikelola koperasi dibagikan kepada semua anggota koperasi sesuai besaran premi bulanan TKBM,” tegasnya.

Nurtakim menambahkan, di samping menjadi kewajiban undang-undang, kepesertaan JHT bagi TKBM mutlak diperlukan karena status sebagai pekerja harian lepas ditambah resiko yang besar sebagai pekerja bongkar muat di pelabuhan.

Ke depan, menurut Nurtakim, STKBM aka terus menjalankan program-program peningkatan kesejahteraan TKBM. Salah satunya, rasionalisasi TKBM dengan besaran pesangon yang layak.