Cegah Omnibus Law Diberlakukan, Dua Juta Buruh Siap Mogok Massal

Harian Terbit/Safari
Cegah Omnibus Law Diberlakukan, Dua Juta Buruh Siap Mogok Massal
Ilustrasi aksi buruh (ist)

Kalangan buruh tetap menolak disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Untuk menolak RUU itu dua juta buruh siap melakukan aksi protes dengan mogok kerja.

“Kalau Tetap dipaksakan dua juta buruh siap mogok,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Said Iqbal menyebut buruh memiliki kekuatan "istimewa" saat memprotes kebijakan, yaitu menghentikan proses produksi alias mogok kerja. “Langkah itu sangat mungkin ditempuh buruh dalam melawan RUU Omnibus Law,” paparnya.

Dia mengingatkan, jangan paksa buruh untuk melakukan aksi mogok massal kalau tidak ada dialog soal RUU tersebut. Oleh karena itu, Omnibus Law harus ditarik, rundingkan kembali dengan tripartit nasional," paparnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut MPBI mewadahi sekitar dua juta orang buruh. Jumlah itu tersebar di 300 kabupaten/kota di 30 provinsi. Serikat buruh lain menurunya jika mau bergabung anggotanya bisa mencari 1 juta orang.

"Kurang lebih dua jutaan untuk KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Serikat lainnya kalau digabung sekitar satu jutaan," kata Elly dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).

Selain MPBI, rencana mogok kerja juga disampaikan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewadahi 130.875 orang buruh.

"Kami aksi-aksi yang dilakukan di berbagai daerah juga mengarah persiapan pemogokan umum bersama," ucap Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/3) malam.

Mogok kerja adalah hak bagi buruh untuk menyetop kegiatan produksi di perusahaan. Hak ini boleh dilakukan jika perundingan terkait pekerjaan gagal mencapai kesepakatan.

Sekretaris FSB-RTMM Nanang Setyawan mengatakan, pihaknya mengancam akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar apabila Omnibus Law masih diberlakukan.

"Kita gelar aksi hari ini untuk menolak Omnibus Law yang tidak berpihak kepada buruh dan mengancam masa depan kami. Kalau pemerintah dan DPR masih memberlakukan [Omnibus Law], seluruhnya 20 ribu buruh akan turun ke jalan menentang kebijakan tersebut," ujar Nanang.

Nanang menjelaskan setidaknya ada sembilan poin yang menjadi kekhawatiran buruh. Yakni, upah sektoral yang dihilangkan, pesangon dikurangi, PHK dipermudah, tenaga kerja asing (TKA) bebas bekerja di Indonesia, serta tidak ada sanksi pidana untuk perusahaan.

"Poin-poin ini sangat merugikan para pekerja buruh. Perusahaan akan semakin semena-mena menindas para pekerja," ungkap Nanang.