Pejabat Negara Punya Istri 7 Dikecam

Safari
Pejabat Negara Punya Istri 7 Dikecam
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pejabat Negara punya istri tujuh orang dikecam dan tidak bisa dibenarkan. Dalam agama Islam jika ada seorang pria mempunyai istri lebih dari 4 haram hukumnya.

“Jika pejabat yang mempunyai 7 istri tersebut beragama Islam maka hal tersebut jelas melanggar hukum agama. Haram hukumnya, karena dalam Islam hanya membolehkan mempunyai istri paling banyak empat. Hal itu sesuai perintah Allah SWT dalam surat An Niasa. Sehingga jika ada ASN memiliki 7 istri maka hal tersebut jelas dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam,” kata Pimpinan Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH kepada Harian Terbit, Selasa (10/3/2020).
    
Sementara itu Ketua Lembaga Partisipasi Perempuan, Adriana Venny mengemukakan, susahnya, pejabat publik yang punya istri 7 ternyata menang dengan suara terbanyak dalam Pilkada. 

“Tapi jika yang dimaksud (yang memiliki isteri lebih dari satu) adalah menteri atau memang ASN ya kami berharap agar sanksi tegas diterapkan," paparnya.
    
Dr Ikhsan Abdullah dan Adriana mengemukakan hal ini terkait pengakuan Menpan/RAB Tjahjo Kumolo yang menyatakan di zaman sekarang PNS bisa lebih mudah untuk punya istri banyak. Syaratnya cuma satu, yaitu izin istri.

Sementara itu zaman dahulu mau menambah istri, PNS harus mendapatkan izin atasan. Tak heran banyak PNS punya istri empat, bahkan ada pejabat daerah sampai punya tujuh istri.

"Dia tidak ada izin atasan, tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari empat. Saya kira teman-teman dari daerah tahu lah siapa pejabat daerah punya istri tujuh," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2020).

Izin tambah istri disebut Tjahjo pernah diatur PP 10 tahun 1983 pada zaman Presiden Soeharto. Di dalamnya PNS harus meminta izin atasan kalau mau nikah lagi.

Namun, sekarang aturan itu sudah direvisi menjadi PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Aturan mengenai izin atasan pun dihapus, kini menurut Tjahjo cukup izin istri saja.

"PP 10 zaman Pak Harto jelas sekali. Sekarang lunak sekali. Sepanjang izin istri. Meskipun tidak ada izin dari atasan, tapi asal istri mengizinkan ya sudah," kata Tjahjo. 

Memicu Korupsi

Terkait ASN punya istri empat, aktivis perempuan dan Perlindungan Anak, Febby Lintang berpendapat harusnya aturan poligami lebih diperketat, karena poligami itu tidak adil bagi pihak Perempuan, juga bagi anak anaknya.

“Bagusnya ASN dan pejabat dilarang punya istri lebih dari satu sebagai contoh pertahanan keluarga. Dalam hukum agama Islam boleh beristri lebih dari satu jika sanggup berbuat Adil. Walaupun sudah berusaha adil pasti tetap ada yang tersakiti. Bahkan perilaku poligami juga dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak,” ujar Febby dihubungi, kemarin.

Menurut Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Fatimah ini, ditengah gaya hidup dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi saat ini poligami bisa jadi memicu korupsi apalagi jika dilakukan oleh ASN atau Pejabat. Memenuhi kebutuhan hidup satu isteri dan anak anak saja cukup berat dengan ditambah beberapa istri yang tentunya harus diperlakukan sama.

Asal Komentar

Lebih lanjut Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH meminta agar Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk tidak asal berkomentar ASN yang boleh beristri lebih dari satu. Karena PP 10 tahun 1983 yang kemudian direvisi menjadi PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipilsudah jelas melarang ASN punya istri lebih dari satu.

"Kalau menurut Pak Menteri, PP yang mengatur ASN tidak boleh beristri lebih dari satu saat ini telah longgar maka sebagai menteri harusnya menegakkan aturan itu. Jangan ada alasan aturan itu longgar maka boleh melanggarnya," ujar Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH kepada Harian Terbit, Selasa (10/3/2020).

Sedangkan Adriana Venny mengatakan, pernyataan memiliki empat istri telah dikoreksi Tjahjo Kumolo. Informasinya pernyataan tersebut dikoreksi karena ada kalimatnya yang dipotong. Namun demikian sebagai pegiat perempuan tentu sangat prihatin jika ada lelaki yang membolehkan memiliki empat istri.

"Artinya jika benar wacana itu merupakan kemunduran dari dia (Menpan RB) dari dekade yang lalu," ujar .

Venny menuturkan, adanya wacana ASN lelaki boleh memiliki empat istri menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya untuk memproteksi warga perempuan dari praktik poligami. Poligami jelas - jelas merugikan  perempuan dan anak - anaknya. Apalagi jika ada pernyataan membolehkan ASN memiliki istri dari satu karena aturan sudah longgar.

Oleh karena itu, sambung Venny, jangan karena pemerintah gagal menjalankan aturan ASN memiliki lebih dari satu istri maka akan menghapus PP 10 tahun 1983. Padahal sebagai pejabat harusnya menegakkan aturan agar menjadi tauladan bagi para bawahannya. Sehingga patut dipertanyakan jika ada ASN yang memiliki istri lebih dari satu.