MUI: ASN LGBT Harus Disanksi Tegas

Safari
MUI: ASN LGBT Harus Disanksi Tegas

Jakarta, HanTer - Pimpinan Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH menolak pernyataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang menyebut tidak ada sanksi hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Apalagi Tjahjo menuturkan sanksi bagi ASN LGBT hanya dengan sanksi etik atau sosial.

 

'Sikap kami menolak pernyataan Menpan RB sebagai sikap yang tidak edukatif dan membangun budaya hidup sehat dan disiplin serta budaya sebagai ciri utama dan karakter bangsa Indonesia yang religius," ujar Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH kepada Harian Terbit, Selasa (10/3/2020).

 

Dr Ikhsan menegaskan, LGBT itu jelas bertentangan dengann nilai-nilai agama dan aturan masyarakat Indonesia yang agamis. Oleh karena itu sebagai ASN sudah seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat. ASN juga harus memberikan tauladan bukan sebaliknya melawan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

 

"Dia (ASN) pribadi bebas,  tapi kan dia adalah ASN yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sosial," tandas Dr Ikhsan yang juga Staf Khusus Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ini.

 

Dr Ikhsan menuturkan, ASN memberikan contoh yang baik juga sesuai dengan sumpah dan janjinya sebagai abdi negara. Dalam poin pertama janjinya, bahwa ASN bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perilaku LGBT itu jelas menyimpang dan melawan kodrat manusia yang tidak sejalan dengan nilai agama manapun yang dianut oleh bangsa Indonesia.

 

"Bila tidak ditemukan ketentuan dalam hukum positif, maka Pak Menteri wajib memberikan sanksi berdasarkan hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (the living law) yakni hukum adat dan agama yang dianutnya. Karena tidak ada satu agamapun di Indonesia yang mentolerir perilaku menyimpang ini (LGBT)," paparnya.

 

"Menpan RB wajib membina ASN yang berperilaku menyimpang tersebut agar tidak menggejala. Karena LGBT akan menghancurkan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia," tambahnya.

 

Diketahui Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada sanksi hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti LGBT. Sanksinya, kata Tjahjo, berkaitan dengan sanksi etik atau sosial.

 

"Enggak ada (sanksi hukum), pasalnya apa, hanya menyangkut etika saja kok," kata Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

 

Tjahjo mengatakan, jika menemukan PNS yang LGBT, pihaknya akan mengingatkannya. Bersamaan dengan itu, Kemenpan RB akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyikapi hal tersebut.

 

Tjahjo mengaku tidak ingin sembarangan mengambil sikap dalam urusan ini. Menurut dia, segala langkah yang diambil harus didasari alasan hukum yang kuat. "Apakah itu harus sanksi dipecat kan harus dibahas bersama dulu karena kalau keputusan yang tidak ada kekuatan hukum dan dasar hukum positifnya kan kita harus hati-hati, jangan sampai nanti digugat," ujar dia.

 

Tjahjo juga menyampaikan, pihaknya masih memproses dugaan ASN yang LBGT melalui bukti foto dan video. Dalam hal ini, Kemenpan RB bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Kan sebenarnya semacam itu merupakan hak-hak privat tetapi untuk masyarakat Indonesia kan belum dianggap hal yang umum," paparnya.

#Lgbt   #asn