UPP Kelas III Brondong Telah Sertifikasi 2.192 Kapal

Safari
UPP Kelas III Brondong Telah  Sertifikasi 2.192 Kapal

Lamongan, HanTer - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Brondong menyelenggarakan Gerai Pengukuran Kapal dibawa GT 7 dan Seritfikasi Kapal dan Pelaut di Wilayah Kerja UPP Brondong. Sebanyak 2.192 kapal berukuran kurang dari 7 GT dari Kabupaten Lamongan, Tuban dan Pacitan telah disertifikasi oleh UPP Kelas III Brondong, Lamongan, Jawa Timur.

 

Penyerahan sertifikat kelayakan kapal dan nelayan berlangsung di serambi Masjid Nadwatul Islam Jl Sukunan, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Senin (9/3/2020). Acara pembukaan gerai pengukuran kapal sekaligus sertifikasi kapal dan pelaut dihadiri Kapela Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lamongan dan sedikitnya 50 nelayan.

 

Hadir juga di acara Gerai Pengukuran ini sejumlah perwakilan dari Rukun Nelayan (RN), pejabat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan mitra dari UPP Lamongan.

 

Kepala Kantor UPP Kelas III Brondong, Capt Abdul Kadir Hayat mengatakan, Gerai Pengukuran GT Kurang dari 7 dibuka sejak 9 Maret 2020 dan akan berakhir pada 29 Maret 2020 mendatang. Namun sebelum Gerai Pengukuran dibuka secara resmi, pihaknya telah mengukur kapal dan nelayan sebanyak 2.192.

 

"Adanya Gerai Pengukuran ini diharapkan akan membuat nyaman para nelayan ketika melaut," ujar Capt Abdul Kadir Hayat usai memberikan sertifikat secara simbolis kepada nelayan.

 

Capt Abdul Kadir menuturkan, jumlah total kapal dan nelayan di UPP Brondong berdasarkan data dari Dinas Perikanan Lamongan, Tuban dan Pacitan mencapai 6.577 dengan rincian dari Kabupaten Lamongan  2.358, yang sudah disertifikasi 807 dan dalam proses 268. Kabupaten Tuban jumlah total kapal dan nelayan 2.910, yang sudah disertikfiasi 1.329 dan dalam proses 11.

 

"Dari Kabupaten Pacitan total jumlah nelayan ada 1.309 dan dalam proses sertifikasi mencapai 360," jelasnya.

 

Kelaikan melaut, sambung Capt Abdul Kadir, juga akan dikeluarkan oleh Dinas Perikanan masing - masing kabupaten berupa BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan). Manfaat dari BPKP maka setiap nelayan akan mendapatkan subsidi BBM guna meringankan biaya ketika melaut.

 

"Makanya kami harapkan para nelayan untuk melakukan pengukuran agar lebih nyaman ketika melaut. Pencatatan pengukuran dilakukan secara gratis alias tidak dipungut biaya sepeser pun," paparnya.

 

Selain itu, menurut Kadir, antusiasme masyarakat nelayan untuk mengurus dokumenter tersebut tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan terus menerus. Pria berdara Maluku Utara ini berkomitmen akan mempercepat proses penerbitan dokumen kapal serta menyelesaikan pengukuran kapal yang belum terdata.

 

Kadir mengungkapkan, dalam pengukuran kapal di wilayah kerja UPP Brondong, pihaknya menurunkan semua personil di antaranya ada empat tenaga ahli ukur bersertifikat dan sepuluh petugas Merine Inspectur (MI) bersertifikat. Dalam sehari pihaknya bisa menyelesaikan ukur kapal antara 40 sampai 50 kapal.

 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Drs. M. S Heruwidi. MM mengaku sangat mendukung dan senang adanya Gerai Pengukuran yang dilakukan UPP Kelas III Brondong. Dengan adanya gerai pengukuran kapal maka akan membuat nelayan memeliki identitas yang jelas ketika melaut. Adanya pengukuran juga membuktikan antara UPP Brondong dan Dinas Perikanan Kabupaten saling bersinergi untuk melengkapi surat - surat bagi nelayan dan kapalnya.

 

"Upaya ini merupakan solusi terbaik untuk nelayan. Apalagi nelayan bisa terfasilitasi dengan dibukanya Gerai Pengukuran," tandasnya.

 

Salah satu nelayan, Imam Syafi'i (49) menyambut baik adanya sertifikasi untuk kapal dan nelayan. Karena adanya sertifikasi tersebut membuat nyaman dan aman ketika melaut. Apalagi melaut sudah menjadi profesi sehari - harinya.

 

"Saya secara pribadi sangat senang adanya sertifikasi untuk nelayan dan kapal," ujarnya.

 

Menurut Syafi'i, adanya sertifikasi maka akan membuatnya tidak merasa takut untuk melaut. Karena jika tidak ada sertifikat maka kerap ada razia di tengah laut. Sehingga ketika ada razia membuatnya was - was. Apalagi jika kelengkapan untuk melaut tidak ada.

 

"Kadang di tengah laut ditanyain kelengkapan surat sama petugas patroli di laut Memang tidak ditilang hanya peringatkan saja. Tapi itu merasa tidak enak dan malu sama pemerintah Tapi dengan adanya kelengkapan surat, jadi nyaman untuk melaut," tegasnya.

 

Perlu diketahui setelah pelaksanaan gerai pengukuran kapal yang dilaksanakan sepuluh hari, maka akan berlanjut tiap hari Selasa dan Jumat. Untuk hari Selasa dengan agenda pendataan kapal-kapal, sedangkan hari Jumat yakni pelaksanaan pengukuran kapal (kegiatan rutin UPP Brondong).