Adhie: Pemerintahan Jokowi Sudah LowBat, Akankah Bisa Bertahan?

Alee
Adhie: Pemerintahan Jokowi Sudah LowBat, Akankah Bisa Bertahan?

Jakarta, HanTer - Virus corona atau Covid-19 melanda dunia. Ekonomi China tak berdaya. Investasi dari negeri Tirai Bambu itu dan dari sejumlah Negara ke negeri ini terancam tertunda. Angka impor dari China bakal menurun dan jelas berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu rupiah terpuruk.

Sebelumnya, ekonom senior DR Rizal Ramli mengemukakan, ekonomi Indonesia sebelum ada Corona sudah nyungsep karena salah-kelola. Dia 
mengingatkan pemerintah, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ubahnya dengan gelembung (buble) yang terus menggelembung dan rentan untuk meledak. 

Gelembung itu adalah soal makro ekonomi, gagal bayar, daya beli, digital bizz, dan nasib petani. “Gelembung ini bisa meletus karena tidak mendapat dukungan fundamental yang kuat dan kemungkinan krisis hantam Indonesia, penguasa harus hati-hati dan waspada,” kata RR dalam perbincangannya dengan pers belum lama ini.

Terkait semua persoalan ekonomi dan sosial ini, lalu bagaimana dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), akankah bertahan sampai 2024?

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardhie mengatakan,  Pemerintahan Joko Widodo ini ibarat SmartPhone buatan Cina yang selalu men-download aplikasi (janji), padahal kapasitas memori dan baterenya tidak mencukupi. Akibatnya, batere lekas nge-drop (lowbat) dan program (pemeritahan) bisa “hang”.
 
Karena itu, kalau ada yang memprediksi pemerintahan Jokowi bisa jatuh pada Juni mendatang, seperti diramalkan aktivis Syahganda Nainggolan, menjadi bukan sesuatu yang mustahil. Sebab pada tiga bulan ke depan, tantangan pemerintah akan kian berat, sementara sumber daya untuk mengatasinya kian melemah.
 
Menurut Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini, mengukur kekuatan sebuah pemerintahan itu tidak terlalu sulit. Karena pilar pendukung sebuah pemerintahan itu hanya tiga: politik, hukum dan moral.
 
Secara Politik Kuat

Secara politik, katanya, Jokowi cukup kuat karena koalisi parpol pendukungnya, apalagi setelah Prabowo (Gerindra) juga bergabung, jadi mayoritas mutlak di parlemen. Tapi ini bukan berarti Widodo bisa ‘tidur nyenyak’. Karena “kunci parlemen” tidak berada di tangannya, tapi di ketiak Megawati, Ketua Umum PDIP.
 
Jadi sepanjang Widodo ‘anteng-anteng’ saja berada di ketiak Megawati, maka secara politik akan tetap kuat. Jika secara politik kuat, maka kedudukan hukum presiden juga kuat.
 
Bagaimana kekuatan pilar moral Widodo? Di sektor inilah titik permasalahan paling krusial rezim ini. Sebetulnya, ucap Adhie, dengan berbagai kontroversi yang muncul pada pilpres 2019, ditambah dengan terkena OTT-nya salah satu komisioner KPU oleh KPK, legitimasi moral rezim ini saat memasuki ronde kedua  dalam keadaan menurun tajam. Kondisi ini kian diperparah akibat perekonomian nasional mengalami pembonsaian, sehingga pertumbuhannya nyaris stagnan.
 
Tapi yang meng-KO moral standing rezim ini adalah virus Corona (Covid-19) asal Wuhan, Cina. Kentalnya perkongsian rezim ini dengan pemerintahan komunis Cina membuat Widodo sangat canggung menghadapi Covid-19 yang sudah melanda lebih dari 50 negara di dunia. Tapi Indonesia tetap menyatakan negara yang zero Covid-19. Untuk meyakinkan hal ini, berbagai cara dilakukan pemerintah.
 
Pertahanan ini ternyata tak bertahan lama. Awal Maret Presiden umumkan dua WNI positif terinfeksi Covid-19. Akibatnya, seluruh pernyataan dan tesmoni orang-orang pemerintahan gugur secara moral.
 
Paling dramatis adalah ketika keesokan harinya (3/3) Istana mulai menggunakan thermal scanner (alat pendeteksi panah tubuh) kepada siapa saja, termasuk para anggota kabinet, yang mau masuk Istana Kepresidenan.
 
Padahal selama ini para buzzer pendukung pemerintah gencar memainkan (tagar)  #KamiTidakTakutVirusCorona untuk mendukung pernyataan pemerintah bahwa Indonesia negara bebas Covid-19.
 
Serangkaian janji yang tak kunjung teroenuhi, ditambah Covid-19 yang kian memukul pertumbuhan ekonomi nasional, memang meruntuhan pilar moral yang mendukung berdirinya pemerintahan.
 
Sehingga, lanjut Adhie,  kini nasib pemerintahan Joko Widodo tergambar di telapak tangan Megawati. Apabila Ketum PDIP itu membalik telapak tangannya, terbalik pula roda pemerintahannya.
 
“Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menambah masa edar menjadi dua putaran. Padahal pemerintahan yang berdiri dengan janji-janji yang tak pernah terealisasi, dan kekuatannya hanya ditopang oleh buzzer di medsos, kemampuannya hanya cukup untuk satu putaran saja,” papar mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini.

Tidak Mudah Jatuh

Sementara itu pengamat politik Indro Tjahyono mengemukakan, pemerintahan Jokowi tidak mudah untuk jatuh karena partai politik pendukung pemerintah cukup solid. 

“Mereka ingin jalan menuju 2024 on the track, tidak main jatuh menjatuhkan. Dukungan sosial ke Jokowi juga masih kokoh. Sedangkan  opisisi hanya memainkan isu dalam melakukan perlawanan,” kata Indro kepada Harian Terbit, Minggu (8/3/2020).
    
Indro mengigatkan sejumlah pihak untuk berhati-hati berteori kekuasaan bahwa pemerintahan Jokowi bisa jatuh hanya semata-mata karena adanya bencana medis (Corona). 

“Setiap bencana medis seperti penyakit cacar, pes, tbc, dan lainnya sejak dulu sudah melanda Indonesia. Lalu, secara sosio psikologis orang Indonesia sudah menjadi bangsa yang melek bencana, baik bencana medis, sosial, politis, dan ekonomis. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa kekuasaan bisa jatuh karena bencana, itu omong kosong. Jatuhnya kekuasaan di Indonesia biasanya terjadi  jika krisis ditimbulkan oleh dan ditunggangi kekuatan asing,” papar Indro.

Menurutnya, jika Presiden dan Menteri Kesehatan tergagap-gagap ya karena seperti itu latarbelakang Covid 19. Namun kepanikan ini masih di bawah normal di banding negara lain. Jika terjadi sedikit kepanikan bisa saja timbul mengingat dampaknya berupa penurunan ekonomi. Tetapi Covid 19 ini pandeminya bisa diklasifikasi sebagai force majeur, sehingga semua pihak menyikapi secara realistis.

Dengan demikian jika ada resiko yang unpredictable semua akan menerima. Kepanikan sebenarnya cenderung karena faktor sosial politik. Kalau sampai di Indonesia tidak ditemui kasus epidemi Covid 19, pemerintah bisa dituduh lalai dan manipulatif.

Masyarakat, lanjut aktivis mahasiswa 77/78 ini,  sebenarnya sudah punya mekanisme defensif tersendiri jika muncul epidemi wabah penyakit. Karena itu upaya untuk menjadikan isu Covid 19 sebagai triger munculnya kisruh sosial telah gagal total. Alih-alih muncul kepanikan dan ketidak -percayaan kepada pemerintah, arena CFD (car free day) malah penuh sesak dengan kerumunan warga. 

#Presiden   #jokowi   #menteri   #corona   #politik