Aktivis 77/78: Omnibus Law ‘Pesanan’ Investor

Safari
Aktivis 77/78: Omnibus Law ‘Pesanan’ Investor
Aksi penolakan Omnibus Law

Jakarta, HanTer-- Rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Ada yang setuju dan mendukung,tidak sedikit yang menentang atau menolaknya, terutama di kalangan buruh atau pekerja.

Dalam acara diskusi yang diselenggarakan Pergerakan Rakyat Militan Barisan Oposisi (Prambos) disimpulkan, Omnibus Law adalah salah satu metode atau siasat mengubah UU, dari 60 UU sekitar 1600 pasal dijadikan satu.

Fokusnya untuk kepentingan Investor semata, konon merupakan pesanan,  Investor memberikan janji jika UU Omnibus Law (UU OBL) diselesaikan mereka akan investasi ratusan triliun rupiah. Namun soal jumlah investasi ini tidak ada jaminan.

Demikian kesimpulan diskusi Prambos yang disampaikan Elyan V Hakim, aktivis 77-78 dan Syafril Sjofyan sebagai anggota Presidium dan Pengamat Kebijakan Publik, sekaligus aktivis Pergerakan 77-78, Jumat (6/3/2020).

Elyan dan Sjafril menyebutkan, dari proses munculnya UU tersebut sangat tertutup, tidak transparan dan tidak parsipatif. “Jangankan masyarakat bahkan pejaba eselon 1 dan 2 setingkat Dirjen sama sekali tidak mengetahui. Bahkan jika ada Dirjen .yang terkesan tidak mendukung ditegur akan dipindahtugaskan,” kata Sjafril

Menurut Elyan dan Sjafril, Presiden Jokowi menekankan bahwa UU ini tanggung jawab dia, dan menugaskan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengawal sepenuhnya, Menkopolhukam Mahfud MD dibidang hukum, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengawal dibidang politik dan DPR. Disamping BIN dan Kapolri juga mendapat tugas memonitor.

“Terkesan UU ini ada "pemaksaan" dan harus jadi dalam target 100 Hari. Sesuai janji Menteriu Luhut sewaktu melapor ke IMF/ Bank Dunia. Kesan lain adalah "memanjakan" kalangan Pengusaha/Pebisnis sehingga kalangan ini sepenuhnya akan mendukung,” ujar Elyan.

Disebutkan, UU Omnibus Law yang idak partisipatif dan tidak transparan tersebut, sangat top down, dengan kekuatan yang luar biasa memberi tekanan. “Pokoknya harus jadi yang menghalangi sikat, dengan hal ini memang timbul kecurigaan masyarakat UU ini untuk kepentingan siapa,” sebut Sjafril.

Sjafril dan Elyan mengemukakan, alasan Pemerintah bahwa dengan Omnibus Law   akan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, daya beli masyarakat dan daya saing investasi,   masih sangat diragukan dan tidak ada jaminan.  Masa Pemerintahan SBY tanpa UU ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6.5%, di era Gus Dur tim ekonomi bisa meningkatkan pertumbuhan dari -3,5% menjadi +4% meningkat 7.5% dalam waktu 21 bulan. 

“Daya Beli Masyarakat akan meningkat jika Masyarakat punya spending money, dgn penghasilan yang memadai, tanpa dibebani berbagai pajak remeh temeh, dan pencabutan subsidi sehingga listrik, Gas, BBM serta BPJS menjadi naik,” kata Elyan. 

Prambos mengajak berbagai komponen bangsa untuk bersama-sama bergerak, memberikan masuka, mengkritisi UU Omnibus Law kepada DPR RI tentang substansi/pasal-pasal yang akan membahayakan kepentingan masyarakat, karena kepentingan UU adalah untuk masyarakat bukan hanya kepentingan satu golongan kalangan investor, pemodal, dan pebisnis semata.