Pembantaian Umat Muslim, 10 Ribu Massa Kepung Kedubes India 

Safari
Pembantaian Umat Muslim, 10 Ribu Massa Kepung Kedubes India 
Ilustrasi aksi massa umat Islam

Jakarta, HanTer - Sekitar 10 ribu massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) serta ormas lainnya akan menggelar aksi solidaritas Untuk Muslim India. Aksi akan digelar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020). 

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, untuk kelancaran aksi maka pihaknya sudah mengajukan izin dan berkoordinasi dengan pihak keamanan. Masa yang akan turun aksi datang dari Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
Aksi digelar untuk meminta pemerintah India mencabut UU Kewarganegaraan baru atau Citizenship Amendment Act (CAA).

Novel menyebut, UU CAA tersebut membuat adanya Anti Islam. Akibat dari UU tersebut membuat sekitar 40 warga India yang beragama Islam menjadi korban kekerasan dan akhirnya tewas. Bahkan ada rumah ibadah umat Islam yakni masjid juga dihancurkan oleh massa.

"Tangkap dan penjarakan mereka yang terlibat. Cabut kewarganegaraan bagi yang telah melakukan pembantaian kepada umat Islam," ujar Novel kepada Harian Terbit, Kamis (5/3/2020).

Menurut Novel, dalam aksinya nanti, massa juga akan meminta kepada pemerintah RI untuk putuskan hubungan diplomatik dengan India. Pemutusan hubungan dengan India sebagai protes atas tindakan yang dialami masyarakat India yang beragama Islam. Sehingga ada sebagian masyarakat yang bersikap radikal dan intoleran.

Sekum FPI Munarman dalam keterangan tertulisnya juga menyatakan, telah terjadi tindakan kekerasan terhadap umat Islam di seluruh India, mulai Jammu Kashmir di utara hingga Tamil Nadu di selatan, Gujarat di barat, hingga Assam di bagian timur India. Oleh karena itu pihaknya mendesak pemerintah India menghentikan tindakan kekerasan dan persekusi terhadap kaum muslim.

"Kami mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan penguasa India terhadap Umat Islam India," jelasnya.

Mendesak Pemerintah India untuk mencabut UU Kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India.

Mendesak Pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India. Mendesak Pemerintah India untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstremis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.

"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan intoleran di India," papar Munarman.