KPK-Badiklat Kejaksaan Bersinergi Tingkatkan SDM Disektor SDA

zamzam
 KPK-Badiklat Kejaksaan Bersinergi Tingkatkan SDM Disektor SDA

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ( Kaban Diklat ) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi menerima kunjungan audiensi dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Kamis (5/3/2029). Kunjungan dalam rangka membahas peningkatan Sumber Daya Manusia bagi aparat penegak hukum pada sektor Sumber Daya Alam (SDA).

"Kami rapat kordinasi dengan rekan KPK terkait tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam kediklatan," ujar Untung kepada Harian Terbit,  Kamis  (5/3/2020)

Rombongan yang dipimpin Kordinator wilayah Pencegahan KPK  Dian Patria tiba di Badiklat, diterima Kaban Diklat dan jajarannya di ruang Rapat Bilateral gedung Wira Badan Diklat Kejaksaan RI,Ragunan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat membahas peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia disektor Sumber Daya Alam khususnya dalam Kediklatan.

Untung menjelaskan nantinya kegiatan akan disinergiskan, apakah dilaksanakan di Jakarta atau di daerah karena berkaitan dengan penegakan hukum lainnya. Kegiatan itu juga sebagai tindak lanjut MoU antara Jaksa Agung, Ketua KPK dan Kapolri khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

"Kontennya adalah terkait dengan kejahatan sumber daya alam, sumber daya alam itu banyak contohnya Satwa liar, Karhutla,Illegal fishing,Illegal loging dan lain sebagainya,” ujar Untung.

Menurutnya penekanan pertemuan dalam rangka mensinergiskan dalam penentuan waktu pelatihan, bentuk modul, materi, jenis kediklatan, pengajar dan tempat pelatihan. 


Bersedia Bersinergi

Sementara Kordinator Wilayah Pencegahan KPK Dian Patria menegaskan pihaknya bersedia bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Diklat Kejagung untuk membuat pelatihan bersama , penyusunan modul yang disesuaikan dengan kondisi riil saat ini, khususnya  sektor sumber daya alam dengan sasaran pelatihan di bertempat di 12 provinsi.

"Tadi kita mendengarkan langsung dari Kaban Diklat, beliau membuka diri siap untuk menindaklanjuti, kira kira apa saja model modulnya dan termasuk spesifik kebutuhan pelatihan di provinsi berbeda, misalnya di Papua kita bicara illegal logging , dikalimantan, bersama sama temen Kejaksaan kepolisian dan PPNS dari  lembaga lainnya," ujarnya.

Dia menekankan  pada dasarnya KPK siap  kordinasikan disetiap provinsi dalam pelatihan terpadu. Pelatihan ini ditargetkan mulai September 2020.

"Pertengahan tahun ini diharapkan sudah ada pelatihan bersama ini Diklat Terpadu. KPK siap selain panitia Kordinasi perprovinsi termasuk Widyaiswaranya,” pungkasnya.