Omnibus Law Harus Disikapi dengan Bijaksana 

Safari
Omnibus Law Harus Disikapi dengan Bijaksana 
Pengamat politik dari  KedaiKopi, Hendri Satrio mengatakan, Omnibus Law didukung yang baik-baiknya saja sambil menunggu penjelasan dari menteri-menteri terkait.

Jakarta, HanTer - Pengamat politik dari  KedaiKopi, Hendri Satrio mengatakan, Omnibus Law didukung yang baik-baiknya saja sambil menunggu penjelasan dari menteri-menteri terkait. Omnibus Law tujuannya baik maka harusnya sosialisasinya juga baik. Namun sayang terhambat sehingga menciptakan polemik di masyarakat. Karena dinilai merugikan masyarakat atau para pencari kerja.

"Pemerintah harusnya mendengarkan aspirasi banyak masyarakat. Selain itu juga harus menjelaskan bahwa Omnibus Law sebagai oportunity dan jalan keluar dari regulasi yang bermasalah," papar Hendri Satrio saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Omnibus Law Ciptaker dalam Perspektif Politik, Hukum dan Ekonomi" yang digelar Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) di Jakarta, Senin (2/3/2020).

Sementara itu pengamat ekonomi dari Indef, Dhenny Yuartha mengatakan, saat ini Indonesia memang membutuhkan investasi mengingat utang yang sudah menumpuk dan APBN juga defisit. Namun caranya menarik investasi tersebut harus gradual dengan melibatkan berbagai unsur dari masyarakat. Sehingga ketika menarik investasi tersebut tidak merugikan rakyat dengan beragam regulasinya.

"Seperti Vietnam yang sudah menyiapkan regulasi jauh-jauh hari, makanya saat ada relokasi pabrik dari China Vietnam yang paling siap. Indonesia dengan Omnibus Law ingin melakukan perubahan regulasi secara cepat," ujar Dhenny Yuartha 

Dhenny memaparkan, berdasarkan survei World Economics Forum, faktor penghambat investasi adalah karena korupsi, bukan pajak yang tinggi atau upah buruh yang mahal. Data yang disampaikan World Economics Forum sebagai bagi pemerintah yang saat ini tengah membuat Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saat ini pemerintah juga telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR untuk dibahas.

"Jangan salah diagnosis menyamakan Indonesia dengan Singapura yang menurunkan pajak untuk menarik investor. Singapura hanya memiliki bisnis sektor keuangan, sementara Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah," paparnya.

Pengamat Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mustolih Siradj mengatakan, ada niat baik Presiden Jokowi untuk merubah kondisi Indonesia. Karena saat ini utang yang sudah menumpuk dan APBN yang defisit. Oleh karena itu butuh investasi yang besar agar permasalahan tersebut teratasi. Sehingga Omnibus Law akan melancarkan bisnis dan ijin usaha.

"Adanya penolakan-penolakan terhadap sejumlah pasal harus disikapi secara bijaksana. Idealnya memang pembahasan UU harus terbuka dan melibatkan publik. Namun dibalik adanya sejumlah penolakan, inisiatif Jokowi menarik investor melalui Omnibus Law harus diapresiasi dan tetap dikawal," jelasnya.

Sementara itu politisi Partai Golkar, Khalid Zabidi mengatakan,  Omnibus Law RUU Ciptaker akan mudah disetujui karena koalisinya solid. Gerindra sudah masuk kekuasaan. Presiden PKS juga sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

"Saat ini sudah era digital. Banyak pekerjaan baru yang dulunya tidak ada. Maka perlu UU untuk mengakomodasi hal tersebut. Jokowi harus berani mengambil resiko untuk mengatasi krisis. Di politik wajar seorang pemimpin ambil resiko. Jokowi ini tipenya pemimpin yang ingin pemerintahan berjalan cepat," paparnya.