BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Rp42 Juta kepada Pegawai Non-ASN DPR RI

Arbi
BPJAMSOSTEK Serahkan Santunan Rp42 Juta kepada Pegawai Non-ASN DPR RI
Simbolis: Penyerahan santunan jaminan kematian kepada pegawai non-ASN di lingkup DPR RI, Kamis (27/2/2020).

Jakarta, HanTer - BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Jakarta Gambir menyerahkan santunan jaminan kematian (JKM) kepada dua orang pegawai non aparatur sipil negara (Non ASN) dilingkungan DPR RI, yang meninggal dunia akibat sakit.

Mereka adalah Rian Maulana pekerja di Biro Protokol Stejen DPR RI yang meninggal dunia akibat sakit pada 25 Januari 2020, dan Alamsyah Agus sebagai Tenaga Ahli dari anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meninggal dunia pada 5 Februari 2020.

Secara simbolis, santunan itu diserahkan oleh Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Gambir, Singgih Marsudi kepada Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Djaka Dwi Winarko, dan Kepala Biro Protokol DPR RI, Suratno, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

“Saat ini manfaat program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sudah naik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, sehingga masing-masing almarhum menerima santunan kematian senilai Rp42 juta, naik dari sebelumnya Rp24 juta,” kata Singgih dalam kesempatan tersebut.

Singgih berharap, santunan yang diberikan kepada ahli waris dari almarhum Rian Maulana dan Alamsyah Agus dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan.”Mudah-mudahan santunan ini bermanfaat untuk dapat menyambung roda ekonomi keluarganya,” imbuh Singgih.

Singgih menuturkan, lantaran masa kepesertaan almarhum belum mencapai tiga tahun, maka hak beasiswa bagi anak yang ditinggalkan dengan total senilai Rp174 juta belum bisa diberikan. Hal ini merupakan amanah dari PP 82 Tahun 2019 tentang kenaikan manfaat program JKK dan JKM.

“Manfaat beasiswa ini naik dari sebelumnya sebesar Rp12 juta untuk satu anak menjadi Rp174 juta untuk dua orang anak. Kenaikan manfaat ini luar biasa, walaupun memang ada syarat yang harus dipenuhi yaitu minimal masa kepesertaan di BPJAMSOSTEK selama 3 tahun,” ucapnya.

Tak hanya itu, jelas Singgih, manfaat biaya transportasi untuk mengangkut korban yang mengalami kecelakaan kerja juga naik. Yakni biaya transportasi darat dari Rp 1 juta menjadi maksimal Rp 5 juta, biaya transportasi angkutan laut dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, dan biaya transportasi angkutan udara menjadi Rp 10 juta dari sebelumnya Rp 2,5 juta.

Lebih lanjut, Singgih memaparkan, saat ini seluruh pegawai non-ASN DPR RI yang berjumlah 6.300-an orang telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tak hanya itu, terdapat pula ASN DPR-RI yang melakukan top-up program ke BPJAMSOSTEK.

BPJAMSOSTEK Kantor Jakarta Gambir saat ini dikatakan Singgih sedang melakukan penjajakan dengan pihak MPR RI dan DPD RI agar pegawai non-ASN di kedua lembaga legislatif tersebut dapat terdaftar dan mendapatkan perlindungan dari BPJAMSOSTEK.

“Potensi kepesertaan di DPD dan MPR sekitar 1.000 orang non-ASN. Secepatnya kita upayakan agar pegawai non-ASN di MPR dan DPD bisa bergabung di BPJAMSOSTEK. Apalagi, risiko-risiko pekerjaan kapan saja bisa terjadi, tidak lagi melihat usia. Seperti almarhum Rian dan Agus ini masih muda sekali, usianya di bawah 30 tahun,” pungkasnya.

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Djaka Dwi Winarko dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada BPJAMSOSTEK sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi pekerja di Tanah Air.

“Kami sangat berterimakasih dan bersyukur juga dengan kerja sama yang telah terjalin ini sangat bermanfaat, karena bisa mengcover anggota kita ketika mengalami kematian dan kecelakaan kerja. Misalnya mengalami kematian akan mendapat santunan yang mudah-mudahan bisa membantu kelangsungan kehidupan keluarga yang ditingalkan,” katanya.

Menurut Djaka, adanya perlindungan dari BPJAMSOSTEK juga sangat positif untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada para pekerja kategori non ASN di DPR RI jika ada risiko-risiko dan musibah diluar kehendak, karena bisa tertangani dan ditanggulangi,” imbuhnya.