YLBHI: Kebijakan MA Bakal Suburkan Mafia Peradilan 

Safari
YLBHI: Kebijakan MA Bakal Suburkan Mafia Peradilan 

Jakarta, HanTer - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan. Pasalnya, aturan yang memuat larangan merekam dan memfoto tanpa izin ketua pengadilan di persidangan ini akan dapat memperparah praktik mafia peradilan.

“YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan,” kata Asfina di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Menurut Asfina, larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Apalagi terdapat ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam Surat Edaran tersebut.

Sementara itu, pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta, Joran Pulungan mengatakan, adanya SEMA Nomor 20 tahun 2020 tentu akan menghambat kerja jurnalis untuk meliput. Apalagi jurnalis harus mendapat izin dari ketua pengadilan, dan belum tentu juga ketua pengadilan akan memberikan izin untuk meliput. 

"Kalau seperti itu, tentu merupakan indikasi adanya pembatasan wartawan dalam meliput persidangan, meskipun itu untuk ketertiban jalanya persidangan," ujarnya.

Joran menuturkan, sudah menjadi rahasia umum dunia peradilan di Indonesia masih ada indikasi mafia hukum. Adanya larangan untuk memotret dan merekam suasana persidangan maka tentu akan menyuburkan mafia hukum. Karena aneh saja hanya demi ketertiban tapi jurnalis dilarang mengambil foto dan merekam.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyebutkan, aturan soal larangan pengambilan gambar saat sidang berlaku untuk seluruh pengunjung persidangan, termasuk wartawan. Hal tersebut dilakukan agar suasana sidang tidak ada yang menganggu sehingga semuanya harus ditertibkan.