Prof Supardji: SE MA Bisa Merepotkan Wartawan Saat Meliput Persidangan

Safari
Prof Supardji: SE MA Bisa Merepotkan Wartawan Saat Meliput Persidangan

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Prof Suparji Ahmad menilai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan akan merepotkan kinerja wartawan ketika meliput persidangan. Karena siapapun termasuk wartawan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan saat mengambil gambar atau foto dan rekaman di persidangan.

"Ini bisa merepotkan kerja insan pers. Harus diperjelas urgensi aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2020. Apakah selama ini tanpa ijin mengganggu persidangan," ujar Prof Suparji Ahmad kepada Harian Terbit, Rabu (26/2/2020).

Menurutnya, selain akan merepotkan kinerja wartawan, SEMA Nomor 2 Tahun 2020 juga akan merepotkan peradilan sendiri. Karena harus mengurusi perizinannya. Apalagi jika perizinan tersebut harus dikeluarkan setiap hari. Padahal jumlah wartawan juga sangat banyak. 

"Harus diperjelas lagi terkait bagaimana teknis perijinannya, apakah setiap hari atau bagaimana untuk menerbitkan perizinan tersebut," tandasnya.

Suparji memaparkan, kehadiran pers di setiap persidangan juga untuk menegakkan keadilan. "Pers menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu hendaknya tidak perlu dibuat aturan yang merepotkan," paparnya.

Terkait dikeluarkannya SEMA Nomor 2 tahun 2020 agar suasana sidang berjalan tertib karena ada di antara hakim yang terganggu ketika ada pihak lain yang memotret di ruang sidamg, Suparji mengatakan, hakim bisa mengingatkan diawal sidang atau bila perlu hakim langsung menegur, bukan malah mengeluarkan SEMA. "Saat ini eranya deregulasi, bukan banyak obesitas regulasi," tegasnya.

Mafia Peradilan

Sementara itu Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, larangan memfoto, merekam dan meliput persidangan tanpa izin ketua pengadilan justru akan memperparah mafia peradilan. Larangan tersebut juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.  

Apalagi terdapat ancaman pemidanaan di dalamnya. Ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam Surat Edaran ini. Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang.

Menurutnya, memfoto, merekam, dan meliput tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Ketua Pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu," paparnya.

"Makanya kami mengecam lahirnya larangan MA untuk memfoto, merekam dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan. Kami minta larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut," tegasnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyebutkan, aturan soal larangan pengambilan gambar saat sidang berlaku untuk seluruh pengunjung persidangan, termasuk wartawan.

"Semuanya, itu (berlaku) semuanya. Semuanya ditertibkan supaya patuh pada rambu-rambu yang sama, siapapun tidak boleh mengganggu," kata Abdullah di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Menurut Abdullah, pengambilan gambar, baik memotret maupun merekam, dapat mengganggu konsentrasi hakim yang sedang menyidangkan perkara. Oleh karena itu, kata dia, bagi wartawan yang hendak meliput persidangan agar meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai kuasa tertinggi.

Hal itu pula yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Peradilan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang 'Tata Cara Menghadiri Sidang di Pengadilan Negeri'. "Dari regulasi ini, begitu datang ke pengadilan kan diberi tahu saya mau meliput. Nah itulah izin, karena ini wilayahnya pengadilan, penguasa tertingginya adalah Ketua Pengadilan," kata dia.