BPK Sampaikan Temuan Kinerja LPP TVRI ke DPR

zamzam
BPK Sampaikan Temuan Kinerja LPP TVRI ke DPR

Jakarta, HanTer - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan enam temuan terkait dengan kinerja LPP TVRI dan RRI kepada DPR RI  yang perlu mendapatkan perhatian.

"Intinya enam temuan yang cukup signifikan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR dan Komisi I DPR," ujar anggota III BPK RI Achsanul Qosasi di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020)

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan kinerja lebih mengarah pada ketaatan terhadap peraturan yang dibuat negara, Presiden, menteri, dan lembaga tersebut.

Temuan pertama, menurut dia, ketidakharmonisan di dalam peraturan UU yang memayungi TVRI dan RRI, PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI dan PP Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI.

"Pasal 7 Huruf d disebutkan 'Dewas mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan direksi'. Namun, syarat pemberhentian tidak sesuai dengan Pasal 24 Ayat (4) yaitu tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat merugikan lembaga, dipidana dengan keputusan hukum tetap, dan tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi," ujarnya.

Menurut dia, Dewas TVRI membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan UU dan PP sehingga menimbulkan konflik dengan direksi.

Karena peraturan Dewas mengikat direksi sehingga direksi merasa itu tidak sesuai dengan PP. Selain itu, Dewas menambahkan 10 indikator penilaian yang tidak tercantum dalam kontrak manajemen.

"Temuan kedua, dalam UU, Dewas merupakan jabatan non-eselon dan dalam ketatanegaraan kita cuma ada pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional. Dewas TVRI memoosisikan dirinya setara dengan menteri dan DPR RI," ujarnya.

Menurut dia, dalam praktiknya Dewas TVRI selain mendapatkan tunjangan transportasi Rp5 juta per bulan sesuai dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 101 Tahun 2017, Dewas menggunakan kendaraan dinas setara eselon 1 dan tiket penerbangan kelas bisnis.

Temuan ketiga, menurut dia, LPP TVRI dan RRI tidak memiliki pejabat pembina kepegawaian (PPK) secara mandiri, padahal sesuai dengan Pasal 42 disebutkan "Pembinaan PNS di lingkungan TVRI dan RRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Dalam kesempatan itu, pimpinan DPR yang menerima laporan BPK tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari, dan Teuku Rifky. 

#BPK   #Soal   #TVRI