Narapidana Punya Hak Salurkan Hasrat Seks, DPR Minta Menkumham Siapkan Ruang Khusus

Harian Terbit/Safari
Narapidana Punya Hak Salurkan Hasrat Seks, DPR Minta Menkumham Siapkan Ruang Khusus

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyediakan ruang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk tempat saluran hasrat bagi narapidana yang telah menikah.

Menurut Safaruddin, narapidana tetap memiliki hak untuk menyalurkan hasrat seksualnya kendati dikurung dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

"Orang di dalam penjara ada hak-haknya juga termasuk soal kebutuhan biologis dia. Jadi harus disiapkan tempat mereka untuk menjalankan kebutuhan itu," kata  Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pada hakekatnya penjara hanya untuk membatasi ruang gerak nararapida. Tapi ruang untuk makan, minum dan berhubungan tidak boleh dibatasi. Oleh karena itu lembaga atau institusi seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk menyediakan ruang hasrat seksual khususnya untuk narapidana yang sudah menikah.

"Makanya saya apresiasi jika memang Menkumham menyediakan ruang hasrat seksual untuk para narapidana," ujar Hasto Atmojo Suroyo kepada Harian Terbit, Senin (24/2/2020).

Hasto menuturkan, untuk menyediakan ruang hasrat seksual di lapas tidak hanya sekedar bangunan saja. Tapi juga kebijakan atau aturan dari Kemenkumham karena hal tersebut menyangkut anggaran yang harus digelontorkan negara. Apalagi saat ini kapasitas di setiap lapas juga telah melebihi atau over crowded. Sehingga setiap ruangan bisa ditempati oleh puluhan narapidana.

"Memang belum ada sanksi dari dunia jika kita membatasi hasrat seksual untuk narapidana. Tapi di negara - negara maju telah menyediakan ruang hasrat seksual untuk para napi," papar Hasto yang pernah mengajar mata kuliah Kriminolog di Universitas Indonesia (UI) itu.

Hak Asasi

Pemerhati hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta,  Joran Pulungan mengatakan, ruang hasrat penyaluran kebutuhan biologis para napi yang sudah diberikan tanggal merupakan hak asasi setiap orang. Dengan demikian pemerintah tentu menyediakan ruang hasrat tersebut dengan membuat aturan yang ketat, jangan sampai nantinya hasrat kebutuhan biologis napi atau yang sekarang disebut "bilik asmara" bisa di salah gunakan. 

Joran memaparkan, di negara-negara lain khususnya Eropa dan Amerika sudah lama membuat aturan untuk memfasilitasi narapidana melakukan hubungan seksual, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu tidak salah jika pemerintah Indonesia bisa belajar dari negara - negara maju terkait regulasi ruang hasrat seksual.

"Sebenarnya masalah ruang hasrat ini sudah diwacanakan sejak lama, tapi tak tahu hingga saat ini belum ada aturan atau regulasi yang sudah dibuat pemerintah. Tentu dengan adanya wacana ini kembali, ada niat baik pemerintah untuk menyediakan ruang hasrat yang merupakan hak asasi napi yang harusnya dipenuhi pemerintah," tandasnya. 

Menanggapi permintaan tersebut, Yasonna masih mempertimbangkan kondisi Lapas saat ini yang masih memiliki problem mengenai kelebihan muatan (over-capacity), sehingga belum memiliki tempat untuk penyaluran hasrat seksual itu.

"Kita belum selesai juga dengan persoalan-persoalan klasik kita. Fasilitas dan prasarana yang bisa mengakomodasi. Idealnya begitu, menurut hukum. Tapi kita belum mempunyai tempat untuk itu," ujar Yasonna.

Ia menambahkan, sejumlah lapas di luar negeri telah memiliki fasilitas khusus tersebut untuk memenuhi aspek moral hajat warga negaranya bahkan diatur waktunya dengan cermat."Siapa yang berhak, jam berapa ya kan. Di negara-negara lain sudah ada, kita belum mempunyai kemampuan itu," kata dia.

#Napi   #tahanan   #seks   #penjara   #menkumham   #dpr