DPR Minta Aparat Hukum Tangkap Semua Pelaku Kasus Jiwasraya

Danial
DPR Minta Aparat Hukum Tangkap Semua Pelaku Kasus Jiwasraya
Anggota Komisi IV DPR RI Darmadi Durianto

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi IV DPR RI Darmadi Durianto mengungkapkan penting aparat hukum mengungkap semua, dan menangkap para oknum aktor intelektual dalam kasus asuransi Jiwasraya.

"Iya dong harus diungkap semua, harus ditangkap. Jangan ada tebang pilih dalam pengusutan kasus Jiwasraya," Darmadi kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis 20 Februari 2020.

Menurut Darmadi, dalam kasus ini jangan melihat besar kecilnya dana nasabah, dan semua harus dikembalikan.

"Kan kasihan nasabah, ada dana lima juta, berapa juta harus dikembalikan ke nasabah," bebernya.

Sebelumnya Darmadi ikut menjadi pembicara dalam diskusi, yang mengangkat tema "Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?" Bertempat di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III Parlemen, Senayan, Kamis, 20 Februari 2020, Pukul 13.30 WIB dimana Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) juga menghadirkan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Syarief Hasan dan Anggota Fraksi PKS DPR RI Dimyati Natakusumah.

"Sebetulnya kami melihat bahwa urgensinya apa kalau Pansus (Panita Khusus) tentukan kita bertolak dari tujuan objektifnya, sasarannya apa. Sasaran bagi kami fraksi PDI Perjuangan adalah bagaimana supaya dana masyarakat selamat yang jumlahnya sangat banyak, yang tradisional aja 5,1 Juta pemegang Polis. Saya lihat saving plan ada 17000, jumlah saving plan adaa yang harus di talangin Rp6 Triliun dengan total kebutuhan Rp32,89 Triliun, jadi yang pertama adalah bagaimana dana masyarakat ini selamat," papar Darmadi dalam diskusi.

JIWASRAYA HARUS DISEHATKAN

Tujuan kedua menurut Darmadi, adalah Jiwasraya harus disehatkan. "Kemudian kita analisis, kita dari komisi VI, jelas melihat bahwa opsi-opsi ada yang ditawarkan pemerintah itu jelas, bahwa ada penyelamatan dana masyarakat. Bahkan mereka sudah garansi, bahwa ini pasti dikembalikan. Artinya dari sisi dana saja dan penyelamatan perusahaan Jiwasraya, itu sudah nggak ada masalah dan bisa diselesaikan oleh kementerian BUMN, lewat koordinasi kementerian lainnya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebagainya," ulas Darmadi.

Kemudian dari sisi efektivitasnya, lanjut Darmadi, melihat bahwa masing-masing komisi coba jalan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja), misalkan Panja di Komisi VI berjalan efektif, di Komisi III mengawasi sisi hukumnya dan Jiwasraya dan kasus ini banyak sudah ditangkap.
Komisi XI juga mengawasi.

"Sehingga kami tidak melihat bahwa, ada urgensi untuk membentuk Pansus. Pansus itu kalau kita melihat Pansus dibentuk memang ada yang mampet, nggak bisa diselesaikan lewat Panja. Jadi dari faktor dan kita juga mendapat garansi dari kementerian BUMN, bahwa Opsi penyelamatan paling lama Maret. Kenapa harus Maret, karena ternyata dia harus koordinasi dengan OJK untuk beberapa rencana penyelamatan , dia juga harus koordinasidengan kementerian keuangan dan kejaksaan," ungkapnya.

"Mereka janji akhir Maret sudah lahir opsi penyelamatan setelah konsultasi dengan komisi VI. Jadi, tentu saja kami juga melihat bahwa memang sasarannya adalah penyelamatan dan penyelamatan perusahaan Jiwasraya dan itu bisa dilakukan lewat Panja, kenapa kita harus membentuk Pansus, itu adalah argumentasi dari kami, saya pikir itu.