Datangi KPK Bawa iPhone 11, MAKI Serahkan Data Aset Buronan Nurhadi

Harian Terbit/Safari 
Datangi KPK Bawa iPhone 11, MAKI Serahkan Data Aset Buronan Nurhadi
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan dua buah Iphone 11 untuk pemberi informasi keberadaan DPO KPK Harun Masiku dan Nurhadi di Gedung KPK, Jumat (21/2/2020).

Jakarta, HanTer - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (21/2/2020). Ia datang untuk menyerahkan data aset yang diduga milik Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Nurhadi dan Rezky Herbiyono merupakan tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang kini menjadi buronan.

"Serta hadiah sayembara berupa dua buah ponsel iPhone 11 berwarna merah. Yang satu untuk Nurhadi, yang satu untuk Harun Masiku," kata Bonyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Bonyamin mengatakan, data aset yang ia bawa tersebut merupakan informasi dan hasil temuan dari seseorang yang ikut dalam sayembara. Namun, ia merahasiakan nama seseorang tersebut. Berdasarkan data tersebut, tercatat Nurhadi diduga memiliki aset berupa vila, rumah, apartemen, dan showroom. Bonyamin pun mengaku mempercayai temuan tersebut lantaran ia sendiri juga telah melakukan re-check.

"Karena sampai ngerti foto villa, rumah dia (Nurhadi) di Patal Senayan, pernah melihat mobil Ferrari, Mustang, sama motor gede di vila di Gadog, Puncak. Bahkan dia menyebut nama pemborongnya, kontraktor yang selama ini membangun dan merenovasi. Maka saya yakin karena sampai detail," kata Bonyamin.

Terpisah Maqdir Ismail, kuasa Nurhadi meminta penyidik KPK untuk menangguhkan pemeriksaan kliennya.  Pasalnya, Nurhadi saat in sedang mengajukan praperadilan yang ke dua, setelah yang pertama ditolak oleh pengadilan.  “KPK harus juga menghargai dong upaya praperadilan yang diajukan Pak Nurhadi, Rezky, dan Hiendra,” ujarnya.

Meski begitu, Maqdir menyayangkan sikap KPK yang sudah memasukan Nurhadi kedaftar pencarian orang (DPO). Kata dia, harusnya KPK menunggu sampai proses praperadilan selesai. “Jangan tiba-tiba KPK memasukkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Praperadilan kan hak tersangka, harusnya juga hak itu dihargai sama penyidik,” paparnya.

Seperti diketahui, Nurhadi dan Rezky Herbiyono saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. 

Selain Nurhadi dan Rezky Herbiyono, KPK juga menetapkan Harun Masiku, caleg PDIP sebagai buronan. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.

#Korupsi   #kpk   #hurhadi