SP3 Sejumlah Kasus Korupsi, Kinerja Firli Cs Dipertanyakan 

Safari
SP3 Sejumlah Kasus Korupsi, Kinerja Firli Cs Dipertanyakan 

Jakarta, HanTer - Sejumlah pegiat antikorupsi mempertanyakan penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) terhadap sejumlah kasus korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SP3 tersebut terhitung sejak era kepemimpinan Firli Bahuri. 

Firli dan empat wakilnya yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango, dan Lili Pintauli Siregar dilantik sebagai pimpinan KPK sejak Jumat (20/12/2019). 

"Kami mempertanyakan kinerja pimpinan KPK baru (Firli cs). Apa kerja mereka? Masa hanya ngeluarin SP3 kasus korupsi aja. Apalagi SP3 ini dikeluarkan hanya dalam tiga bulan," tegas Peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW), Donald Faris saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).

Donald mengemukakan, beberapa kasus yang tengah ditangani KPK tidak tuntas, malah kasus-kasus yang tertunda di SP3. Seperti kasus Harun Masiku tidak tuntas, bahkan kini menjadi buron. Kemudian kasus Sekretaris MA Nurhadi terkatung-katung, terjadi polemik internal pengembalian penyidik dan penggeledahan kantor DPP PDI-P tidak kunjung dilakukan.

"Jadi yang di depan mata tidak tuntas dan waktunya lama malah di SP3," ucapnya.

Merasa Heran

Sementara itu Dewan Pembina Gertak (Gerakan Rakyat Tolak Aktor Korupsi) Frans Immanuel Saragih juga merasa heran dengan keputusan KPK yang memberhentikan penyidikan sejumlah kasus korupsi. Padahal saat ini masyarakat sangat berharap terhadap KPK atas pemberantasan korupsi. Tapi nyatanya malah memberhentikan kasus penyidikan sejumlah kasus korupsi.

"SP3 sejumlah kasus korupsi itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi citra KPK ke depannya. Seharusnya KPK tidak serta merta memberhentikan kasus sebanyak itu, perlu penjelasan lebih detail kepada publik yang menaruh harapan kepada KPK," ujarnya. 

Tak Penuhi Syarat

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pemberhentian perkara disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. 

"Seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Ali kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).

Ali menyatakan perkara-perkara yang dihentikan berasal dari proses penyelidikan yang dimulai sejak 2011, 2013, 2015 hingga 2020. "Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/DPRD," paparnya.

Menurut Ali, penghentian perkara dalam tahap penyelidikan merujuk pada Pasal 40 UU KPK No 30 Tahun 2002 yang tidak memperbolehkan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Oleh sebab itu, SP3 dilakukan pada tahap penyelidikan.

Meskipun, kata dia, UU 19/2019 tentang KPK memungkinkan secara terbatas untuk KPK bisa menghentikan proses penyidikan dan penuntutan perkara. Namun KPK tetap berhati-hati untuk menangani sebuah perkara.

Dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu dua tahun. "Dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan," ujar Ali.

Ali menambahkan penghentian perkara dalam tahap penyelidikan bukan sesuatu yang baru dilakukan KPK. Ia menyebutkan, data lima tahun terakhir KPK juga pernah menghentikan 162 perkara tahap penyelidikan sejak 2016.

"Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK," kata dia.

Diketahui, SP3 kasus diketahui dari dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum KPK Tahun 2020. Sumber internal KPK menyatakan adanya dokumen itu. Dokumen itu menyebutkan bahwa ada 325 penyelidikan aktif yang dilakukan KPK hingga 20 Februari 2020. Sedangkan pimpinan sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan untuk 36 kasus.

Dokumen juga menyebut ada 21 Surat Perintah Penyidikan yang sudah diterbitkan selama Firli cs menjabat. Dua kasus di antaranya telah diserahkan melalui unit Koordinasi dan Supervisi KPK.

#KPK   #firli   #korupsi   #sp3