Hasil Kongres IPPAT VII Digugat Anggotanya

safari
Hasil Kongres IPPAT VII Digugat Anggotanya
Hasil Kongres/ safari

Jakarta, HanTer - Empat belas anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPPAT) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Sidang pertama gugatan perdata akan digelar pada Rabu (24/10/2018) mendatang. Gugatan diajukan karena mereka menilai banyak pelanggaran AD/ART dalam Kongres IPPAT VII yang berlangsung di Makasar, Sulawesi Selatan, pada 27 - 28 Juli 2018 lalu.

Alfon Kurnia Palma, kuasa hukum 14 anggota IPPAT mengatakan, di antara pelanggaran AD/ART dalam Kongres IPPAT VII yakni banyak aparat keamanan yakni Brimob bersenjata lengkap layaknya hendak perang. Padahal pelaksanaan Kongres IPPAT VII berlangsung aman dan damai. Hadirnya aparat bersenjata lengkap tersebut mempengaruh psikis anggota IPPAT yang sedang berkongres.

"Selan itu ada foto-foto, SK-SK, ada juga video-video yang berhubungan dengan dalil kita bahwa itu ada pelanggaran hukum," ujar Alfon di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Alfon menuturkan, persoalan hasil Kongres IPPAT VII jika didiamkan maka persoalannya bukan hanya anggota IPPAT saja tapi lebih pada persoalan yang akan dirasakan masyarakat pengguna jasanya nanti. Oleh karena itu pemerintah sebagai supervisor IPPAT harus konsen dengan permasalahan yang dihadapi anggota IPPAT pasca Kongresnya VII. Karena hingga masih bermasalah maka pemerintah untuk tidak berhubungan terlebih dahulu dengan Ketua Umum IPPAT hasil Kongres VII.

"Ketika orang yang diutus dari struktur yang tidak sah, menurut kami maka akan bermasalah. Sehingga ini akan mempengaruhi dari quality control yang harus dilakukan IPPAT sendiri," paparnya.

Lebih lanjut Alfon mengatakan, dengan struktur yang tidak maka kualitas dari dokumen - dokumen yang akan dijalankan PPAT juga akan sulit diukurnya. Oleh karena itu masyarakat yang akan dirugikan karena yang merasa sudah membayar tapi tidak mendapatkan jasa-jasa yang maksimal. Alfon pun meminta atas permasalahan IPPAT yang saat ini sedang terjadi maka perlu diinformasikan agar masyarakat mengetahuinya bahwa masalah yang dihadapi IPPAT bukan hanya berdampak pada anggota tapi juga masyarakat secara luas.

"Oleh karena kepada pihak-pihak untuk tidak menjalankan aktivitasnya sebelum ada keputusan pengadilan," jelasnya.

Sementara itu perwakilan 14 anggota IPPAT Tagor Simanjuntak mengatakan, gugatan diajukan karena pelaksanaan Kongres IPPAT VII menorehkan goresan luka yang mendalam di hatisanubari setiap anggota IPPAT yang waras dan cinta organisasi. Karena dalam setiap perhelatan kongres 7 musyawarah nasional, AD/ART merupakan pedoman utama mengurai dan merencanakan permasalahan dan program kerja.

"Salah satu permasalahan krusial pada kongres IPPAT 2018 di Makasar adalah pelanggaran pada ketentuan PasaI 14 ayat (5) ADjunto Pasal 17 ayat (15) AD/ART IPPAT," ujarnya.

Tagor juga mengungkapkan, ada selisih jumlah suara yang mencapai ratusan saat pencoblosan untuk menentukan pengurus IPPAT yang baru. Daftar pemilih tetap pada saat pembukaan kongres untuk penghitungan quorum rapat berjumlah 3.787 peserta. Namun hasil penghitungan suara terjadi selisih hingga mencapai 425 suara yakni mencapai 4.212. Perolehan suara masing-masing kandidat ketua umum yaitu  Julius Purnawan 1209 suara,  Hapendi Harahap 1150 suara,  Otty H 1101 suara dan Firdhonal 673 suara..

"Arogansi pimpinan presidium kongres menetapkan dan melantik Julius Purnawan sebagai ketua umum terpilih merupakan tindakan premature dan sepihak karena tidak meminta persetujuan peserta terlebih dahulu dan tidak melakukan krosscek terhadap AD/ART. Dengan kejadian seperti ini semakin menguatkan dugaan bahwa kecurangan Kongres IPPAT VII di  Makasar, dilakukan secara sistematif terstruktur dan massif.

#Hasil   #Kongres   #IPPAT   #VII