IHW Curiga RUU Omnibus Law Jaminan Produk Halal Telah Dibajak 

Safari
IHW Curiga RUU Omnibus Law Jaminan Produk Halal Telah Dibajak 
Direktur Eksekutif  Indonesia Halal Watch (IHW), Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH

Jakarta, HanTer – Direktur Eksekutif  Indonesia Halal Watch (IHW), Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH, mencurigai Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah dibajak untuk kepentingan pihak tertentu. Pasalnya RUU tersebut berpotensi menghapus peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses sertifikasi produk halal.

“IHW teriak keras agar pembajak-pembajak yang ada di Omnibus Law harus hengkang dan angkat kaki. Omnibus Law harus kembali ke tujuan, untuk mensejahterakan rakyat,” kata Ikhsan Abdullah usai acara Forum Group Discussion (FGD) Omnibus Law terkait Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Jakarta, Rabu (19/2/2020). 

Menurut Ikhsan, selain menghapus peran MUI dalam proses sertifikasi halal.  RUU Omnibus Law Ciptaker juga ikut memberikan peluang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan kehalal suatu produk. Hal tersebut  sama saja memberikan peluang kepada ormas dan yayasan untuk menerbitkan fatwa halal. 

“Adanya kewenangan fatwa terhadap produk halal yang dikeluarkan oleh ormas, maka fatwa produk halal berpotensi saling bertentangan satu sama lain, dan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” terangnya.

Ikhsan memprotes diberikannya peluang dan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) bisa mengumumkan fatwa halal atas produknya. Oleh karena itu pihaknya meminta kedua ketentuan itu dicabut dan tidak boleh ada di RUU Omnibus Law Ciptaker. Karena selain melanggar moral dan syariah, ketentuan tersebut juga telah mengambil kewenangan hukum agama. 

"Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Meski demikian, Ikhsan mengapresiasi dibebaskannya biaya sertifikasi halal bagi usaha kecil da menengah yang ads di draf RUU Omnibus Law Ciptaker. Karena hal tersebut akan memberikan keringanan bagi para pelaku usaha mikro dan UMKM. “Ini (bebas biaya sertifikasi halal) perlu kita dukung karena ini kewajiban negara,” pungkasnya. 

Diketahui hasil dari FGD yang digelar IHW ini rencananya akan diberikan kepada DPR RI sebagai bahan masukan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga diharapkan peran ulama juga tidak dinafikan lagi. Dalam FGD ini hadir juga narasumber lainnya yakni Wakil Direktur LPPOM MUI Ir. Sumunar Jati, Sekretaris Jenderal Komisi Fatwa MUI Drs. Salahudin Alaiyubi,M.A. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Prof DR. Baharun, SH, MA, dan Pakar Hukum Pidana DR. Firman Wijaya, SH, MH
serta Artis dan Pegiat Halal DR. Marissa Haque.