Baleg DPR Ingatkan Omnibus Law Jangan Lupakan Aspek Kemanusiaan

zamzam
 Baleg DPR Ingatkan Omnibus Law Jangan Lupakan Aspek Kemanusiaan

Jakarta, HanTer  - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baedowi mengingatkan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja jangan hanya menyoroti investasi dan diharapkan tidak melupakan aspek kemanusiaan yang juga terkait erat di dalamnya.

"Jangan lupa ada aspek manusia yang harus diperhatikan yaitu aspek tenaga kerja. Jangan dikorbankan untuk pertumbuhan ekonomi," kata Ahmad Baedowi dalam acara Diskusi Kontroversi Omnibus Law yang digelar di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (19/2/2020)

Ahmad memahami bahwa semangat jenis terobosan perundangan dalam Omnibus Law tersebut adalah untuk mempercepat investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun ia mengingatkan bahwa pihaknya harus terbuka dengan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh yang telah mendatangi DPR hingga beberapa kali.

Politisi PPP itu juga menyoroti masih adanya sejumlah pasal yang kontroversial, meski ada juga yang memberikan klarifikasi bahwa ada yang "salah ketik".

Untuk itu, lanjut dia, diharapkan ke depannya dalam proses penyusunan naskah perundangan harus betul-betul cermat dan tepat.

DPR, menurut Ahmad, bertujuan untuk mendekatkan rentang yang jauh antara berbagai kepentingan sehingga ada titik temu.

Ia mencontohkan mengenai kepentingan pengusaha yang ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya, tetapi jangan sampai hanya untuk menekan beban biaya produksi, maka yang disasar adalah tenaga kerjanya.

Ahmad juga mengutarakan harapannya kepada Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) agar bisa terlibat aktif dalam mengawal pembahasan RUU Omnibus Law ini.

Sebelumnya, ekonom senior dan cendekiawan Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, serta menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Emil mengatakan hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan dengan mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disetujui dan diterapkan oleh seluruh negara di dunia sejak 2015 lalu.

“Setelah 2015 dunia sepakat pembangunan itu timbal balik jadi ekonomi masuk ke tabung sosial dan lingkungan sehingga dalam pembangunan ketiganya itu menyatu dalam satu matriks tidak di pisah-pisah,” katanya dalam acara Seminar Konsolidasi Demokrasi Menuju Keadilan Sosial, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

#Baleg   #DPR   #Ingatkan   #Soal   #Omnibus   #Lawa