Omnibus Law Kekang Kebebasan Pers

Safari
Omnibus Law Kekang Kebebasan Pers

Jakarta, HanTer - Omnibus Law RUU Cipta Kerja mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk kalangan pers karena dinilai menjadi upaya pengekangan terhadap kebebasan pers.

Berbagai organisasi pers bersuara, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan LBH Pers.

Mereka menyoroti RUU Cipta Kerja karena selain mengatur soal investasi, RUU itu juga merevisi sejumlah pasal dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Pasal yang dimaksud akan direvisi adalah Pasal 11 yang berkaitan dengan modal perusahaan pers dan Pasal 18 tentang naiknya besaran denda bagi perusahaan media hingga empat kali lipat.

Dewan Pers

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengingatkan pemerintah dan DPR RI untuk tidak membuat peraturan turunan UU Pers.

Dalam draf omnibus law, terdapat usulan revisi agar ada terdapat peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pers.

"Berkaitan munculnya peraturan pemerintah (PP), selama ini sesuai bunyi UU Pers, UU Pers satu-satunya undang-undang yang tidak punya turunan peraturan regulasinya terkait, apalagi PP," kata Agung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa dilansir Antara.

Ia berharap pemerintah yang terbiasa membuat rancangan turunan UU latah membuat usulan untuk UU Pers, dan tidak sungguh-sungguh membuatnya.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selalu menyatakan menghormati kebebasan pers dengan tidak membuat peraturan turunan UU Pers pun dimintanya menepati janji itu.

"Kominfo janjinya tidak akan mengutak-atik UU Pers dengan diterbitkannya PP. Komitmen itu sudah disampaikan berkali-kali," kata Agung.