IHW: RUU Ciptaker Bisa Jadi RUU Cilaka Jika Hapus Peran Ulama 

Safari
IHW: RUU Ciptaker Bisa Jadi RUU Cilaka Jika Hapus Peran Ulama 
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr Ikhsan Abdullah

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH sepakat jika semangat Omnibus Law untuk mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan yang  memiliki kesamaan tetapi dengan ketentuan yang bertentangan. Oleh karena itu Omnibus Law harus difungsikan untuk mengatasi konflik antar peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.

"Omnibus Law juga tidak menabrak UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan PerUndangan yang menganut prinsip keterbukaan," ujar Dr Ikhsan Abdullah, SH, MH di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
 
Berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, sambung Ikhsan, maka yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah penyederhanaan proses yang berbeda dengan peniadaan ketentuan yang bersifat substantif, misalnya Fatwa MUI untuk kehalalan produk. Artinya bahwa sertifikasi halal harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keagamaan, karena terminology halal dan haram adalah hukum agama yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi keulamaan.

"Fatwa produk halal bersifat (qodoi) artinya final dan binding, karena merupakan penetapan fiqih Qada’i yang  hasilnya tidak dimungkinkan lagi dibuka ruang untuk pengujian kembali, tidak boleh lagi terjadi perbedaan pendapat, oleh karenanya fatwa produk halal harus ditetapkan oleh Majelis ulama Indonesia bukan diserahksn kepada ormas-ormas Islam apalagi oleh orang-perseorangan," paparnya.

Ikhsan menuturkan, untuk menghindari perbedaan fatwa karena harus bersifat final dan binding, maka sudah tepat bahwa penetapan fatwa atas produk halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana diketahui bahwa MUI tempat bernaungnya ormas Islam tempat berhimpunya para Ulama, zuama dan cendekiawan muslim, dari Nahdhlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Matlaul Anwar dan 59 Ormas Islam lainya hingga Persatuan Umat Islam.

Mencermat RUU  Omnibus Cipta Kerja yang berkaitan dengan pemfatwaan produk halal yaitu pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal”. Maka pihaknya berpandangan, bahwa hukum agama telah dikooptasi oleh hukum Negara. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan kehalalalan suatu produk.

"Inilah masalah yang mempunyai potensi perlawanan dari umat Islam. Sejak kapan BPJPH diberikan hak oleh Negara menjadi komisi fatwa?. Bukankah itu ranah dan kewenangan ulama. Justru negara harus memperkuat posidi ulama dengan fatwanya bukan malah mendelegitimasi apalagi menghilangkan," tandasnya. 

Ikhsan memaparkan, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 10 bahwa “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Ketentuan UU yang sudah diterima dan berlaku di masyarakat harusnya diperkuat lagi oleh Negara bukan dicabut.

"Bila RUU Ciptaker mengesahkan ketentuan Pasal tersebut, maka sama halnya BPJPH,  Kementerian Agama dan Negara telah mendelegitimasi peran-peran lembaga keagamaan khususnya MUI dan ini akan berhadapan dengan Umat Islam," tegasnya.

Selanjutnya, sambung Ikhsan, pada RUU Ciptaker Pasal 7, memasukan ketentuan norma baru yang sebelumnya tidak ada dengan cara menyisipkan sebuah pasal baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu RUU Ciptaker jelas tidak lazim jikapun boleh dilakukan maka ketentuan RUU Ciptaker Pasal 4. Jika hal tersebut dilakukan maka Pemerintah sedang menciptakan fase kemunduran 30 tahun kebelakang dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menganggu ketentraman masyarakat.

Jika dalam rangka menentramkan konsumen dan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, maka ketentuan kehalalan produk harus berdasarkan ketentuan fatwa MUI dan bukan dari yang lain. Bila ketentuan ini dipaksakan, maka negara sedang meruntuhkan bangunan moral yang selama ini dilakukan oleh para Ulama.
Maka akibatnya dapat menciptakan disintegrasi antar Ulama dan ormas Islam.

"Karena ktentuan Pasal RUU Ciptaker membuka ruang  kepada semua ormas Islam untuk memberikan fatwa tertulis atas sebuah produk. Ini sangat berbahaya karena Ulama yg selama ini telah bersatu dalam rumah besar MUI akan terpecah-pecah karena semua diberikan ruang untuk berfatwa yang diizinkan negara. Maka persatuan umat Islam tidak akan pernah terjadi. Ini justru kemunduran cara pandang Pemerintah yang akan nemboroskan anggaran Negara untuk memperbaikinya," jelasnya.

Sementara terkait tugas Auditor Halal, lanjut Ikhsan, maka tugas auditor halal harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk dan pengetahuan syariah, dengan standar yang telah dimiliki oleh MUI selama lebih dari 30 tahun, maka dengan dihilangkannya persyaratan menjadi Auditor Halal,  maka sangat jelas RUU Ciptaker ini telah mendelegitimasi peran dan kewenangan ulama.

"Ingat auditor adalah wakil dan saksi dari ulama dalam melakukan proses pemeriksaan produk . Auditor Halal tidak sekedar orang yang memiliki kapasitas keilmuan tetapi dia juga memahami tentang syariah dan telah disumpah sebagai wakil Ulama dalam proses pemeriksaan produk yang dimohonkan Sertifikasi halal," tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Ikhsan mengapresiasi niatan Pemerintah untuk  menghapuskan biaya seritfikasi halal bagi UKM . Karena hal tersebut yang disuarakan pihaknya selama 3 tahun terahir dalam rangka membantu UKM memperoleh sertifikasi halal dengan mudah dan murah, sehingga dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan UKM di pasar domestik dan menjadi daya saing melakukan eksport keluar negeri mendorong berkembangnya Industri Halal di tanah air.

"Hanya harus dipahami jangan sampai menghilangkan  prinsip-prinsip yang tetap harus dijalankan dalam proses sertifikasi halal, misalnya penetapan produk halal melalui komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa caranya dapat dilakukan sesederhana mungkin dan se efisien mungkin," pungkasnya.