Rancangan Omnibus Law, RR: Banyak `Penumpang Gelap` Untungkan Kelompok Punya Uang

Harian Terbit/Safari
Rancangan Omnibus Law, RR: Banyak `Penumpang Gelap` Untungkan Kelompok Punya Uang
Aksi demo buruh KSPSI tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan DPR Jakarta, Rabu (12/2/2020). Antara

Draf Omnibus Law Cipta Kerja serta naskah akademiknya sudah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Draf Omnibus Law Cipta Kerja tersebut terdiri dari 79 Undang-Undang (UU), 15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster dan akan dibahas oleh para anggota dewan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Sejumlah kalangan menolak dan mengkritik RUU ini. Tokoh nasional Rizal Ramli  mengingatkan  pemerintah dan mengkritik banyak ‘penumpang gelap’ di rancangan Omnibus Law, yang semakin menjauhkan keadilan & kemakmuran untuk rakyat. 

“Ternyata Omnibus tidak lebih dari ‘Bus Sewaan’ untuk kelompok punya uang,” kata Rizal Ramli.

Ekonom Faisal Basri juga mengkritik RUU Omnibus Law, menurutnya lewat RUU ini pemerintah berharap tercipta banyak lapangan kerja dan meningkatnya investasi ke Indonesia.

Namun, Faisal menilai tujuan Omnibus Law perlu dikaji secara komprehensif. Untuk investasi asing, misalnya, dia menyebut investasi di Indonesia tidak buruk.

"Investasi nggak buruk-buruk amat. Pertumbuhannya terakhir di atas PDB tapi investasi cukup besar. FDI rata-rata hanya 2,1% dari PDB, jadi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) atau investasi domestik itu sangat utama 15 kali lipat dari FDI. Jadi kita nggak pernah sangat bergantung pada FDI," kata Faisal dalam sebuah diskusi bertajuk Senjata Sapu Jagat Omnibus Law di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Begitu juga dengan perpajakan. Ia menganggap alasan utama investor menanamkan modal bukan karena tarif pajak murah. Tanpa itu, pasar di Indonesia sudah menjadi daya tarik tersendiri.

"Investor akan datang meski tarif naik 30% karena pasar Indonesia besar, di sini [jumlah penduduk] 265 juta," ujar Faisal dilansir CNBC Indonesia.

Komposisi tim yang membahas Omnibus Law juga menjadi sorotan. Mayoritas diisi kalangan pengusaha yang menimblkan anggapan adanya kedekatan penguasa dan pengusaha. 

Faisal menganggap Omnibus Law bisa menjadi bias yang menguntungkan dunia usaha.

Kepentingan buruh dan daerah hampir tidak ada, menurutnya. Jika begitu, Faisal memandang ini bisa menimbulkan gejolak.

"Tidak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah, tadi dalam rapat daerah disampaikan," ujar Faisal.

Buruh Menolak

Sebelumnya, puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu, menolak RUU Omnibus Law yang dibahas tidak melibatkan kalangan buruh dan disinyalir merugikan pekerja. 

Andi Gani menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR, pertama, unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini merugikan buruh. "Saya mengingatkan pemerintah akan terjadi gejolak di kalangan buruh karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu menyatakan menampung aspirasi dari para buruh. Sri juga menjelaskan, penggantian nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Ia menilai, penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka.