Mantan Sekretaris MA Nurhadi Masuk DPO

zamzam
 Mantan Sekretaris MA Nurhadi Masuk DPO

Jakarta, HanTer -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan untuk mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Selain Nurhadi, dua tersangka lain dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) jyakni Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto juga ditetapkan sebagai buronan.

Penetapan ketiga tersangka sebagai buronan dikeluarkan KPK, Kamis, 13 Februari 2020. KPK akan memburu ketiga tersebut di mana pun berada. KPK meminta masyarakat ikut berpartisipasi menyingkap keberadaan Nurhadi. KPK juga akan menindak tegas pihak-pihak yang tidak koperatif atau jika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"KPK terbitkan DPO dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan kawan-kawan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (14/2/2020).

Ali menjelaskan, dalam proses penerbitan DPO, tim KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri pada Selasa, 11 Februari 2020, untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut. Penerbitan surat DPO dilakukan setelah sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun, ketiganya tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut.

"Sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP, terkait dengan hal tersebut, selain mencari, KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," paparnya

Ali menegaskan, KPK akan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak kooperatif. Tak hanya itu, KPK juga mengingatkan ancaman Pasal 21 Pemberantasan Korupsi tentang menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman pidana minimal penjara 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

"Kami ingatkan kembali agar para saksi yang dipanggil KPK bersikap kooperatif dan pada semua pihak agar tidak coba-coba menghambat kerja penegak hukum," jelasnya.

Terpisah, Maqdir Ismail, kuasa hukum Nurhadi mengatakan, KPK berlebihan memasukan kliennya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Menurut hemat saya itu tindakan berlebihan. Tak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir saat dikonfirmasi Jumat (14/2/2020).

Maqdir mengatakan, sebaiknya KPK menunda pemanggilan sebab kubunya masih mengajukan permohonan praperadilan. Apalagi, klaim Maqdir, mereka telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemanggilan kepada KPK.

Diketahui, Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016.

Nurhadi didugaan menerima suap-gratifikasi Rp 46 miliar. Nurhadi bukan satu-satunya tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus pengurusan perkara di MA. Karena KPK juga menetapkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus ini. 

#Nurhadi   #DPO