Antisipasi Omnibus Law Tidak Dibajak IHW Siap Gelar FGD  

Safari
Antisipasi Omnibus Law Tidak Dibajak IHW Siap Gelar FGD  
Direktur Eksekutif IHW, DR. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H

Jakarta, HanTer - Indonesia Halal Watch (IHW) akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020 mendatang. Saat ini RUU Ciptaker telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Ketua DPR Puan Maharani.
 
"RUU Ciptaker wajb diperkaya dengan berbagai masukan sebelum dilakukan pembahasan di DPR. Hasil dan masukan FGD akan disampaikan sekaligus kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC) K.H Maruf Amin," kata Direktur Eksekutif IHW, DR. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Menurut Ikhsan, FGD akan fokus membahas mulai dari Pasal 49 halaman 316 RUU Ciptaker. Masukan FGD diharapkan akan terus memperkuat posisi Ulama sebagai pemegang tali Fatwa dalam hal ketentuan Jaminan Kehalalan Produk. Oleh karena itu peran MUI dan LPPOM MUI harus diperkuat sebagai bentuk apresiasi Negara terhadap upayanya mententramkan umat dan kontribusinya bagi pengembangan industri dan ekonomi selama ini melalui logo halalnya. 

"Tidak justru dibuat tamat," paparnya.
 
FGD IHW, sambung Ikhsan, akan menghadirkan para Ahli Hukum, Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPJPH dan Pegiat Halal.  Diketahui, Menko Perekonomian sudah menyampaikan draft Omnibus Law Cipta Kerja dan diterima Puan Maharani sebagai Ketua DPR . Oleh karenanya, Umat, MUI dan LPPOM MUI wajib dibela hak hidupnya jangan dibiarkan sendirian tak berperan dalam Sistem Jaminan Halal. Syariat harus ditegakkan. 

"Halal itu Hukum dan itu harus menjadi domain Ulama. Ulama yang harus berada dalam satu majelis besar yaitu MUI, kewenangan Fatwa yang diserahkan kepada masing-masing Ormas Islam (sesuai RUU Omnibus Law ketentuan Pasal 7 yang diubah," jelasnya.

Ikhsan mengakui, RUU Ciptaker memang menimbulkan kontraversi di masyarakat. Karena RUU Ciptaker  menciptakan situasi yang berakibat kepada munculnya berbagai Fatwa yang berbeda atas sebuah masalah yang bermuara kepada ketidakpastian hukum (Law Uncertainty). Akibatnya hal ini penciptaan disharmoni antara Ulama dan Ormas Islam yang selama ini sudah bersatu dalam rumah basar MUI.
 
"Dan bila dalam suatu keadaan tertentu BPJPH diserahi kewenangan untuk memberikan fatwa halal sebagaimana RUU Cptaker Pasal 35 A yang disisipkan 1 (satu) Pasal baru. Maka berarti Negara telah mengambil peran dan kewenangan ulama dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan kehalalan produk, hukum Allah telah dikoptasi oleh Hukum Negara. Ini harus segera kita luruskan agar tujuan Presiden dalam Omnibus Law tidak dibajak," paparnya.