Pembentukan Pansus Jiwasraya Oleh DPR Masih Belum Jelas

sammy
Pembentukan Pansus Jiwasraya Oleh DPR Masih Belum Jelas

Jakarta, HanTer - Usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat DPR RI prihal membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya, nampak masih belum jelas. Faktanya, hingga saat ini usulan tersebut belum disahkan di paripurna DPR.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Jiwaini mengatakan, pihaknya akan terus berusaha agar pengajuan tersebut direspon oleh pimpinan di DPR.

"Kami berharap pimpinan DPR juga menghormati peraturan perundang-undangan bahwa selama itu sudah memenuhi syarat, ya harus diproses," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (13/2/2020).

Ia mengatakan, sudah seharusnya usulan tersebut ditindaklanjuti. Paling tidak, perlu ditanggapi prihal diterima atau tidaknya usulan tersebut.

"Jangan sebelum dibahas sudah dicegah. Kan kalau ada usul dibawa saja ke paripurna. Begitu sampai paripurna ya dilihat, mana mayoritas suara anggota," katanya. 

"Kami akan menerima dan menghargai demokrasi. Tapi paling tidak dan yang penting harus diproses dulu secara peraturan perundang-undangan. Jangan terkesan sebelum proses demokrasi sudah dijegal duluan, itu tidak boleh," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan usulan PKS dan Demokrat dalam pembentukan pansus Jiwasraya masih di dalam Kesetjenan DPR RI.

Menanggapi hal tersebut Jazuli mengatakan tidak masalah jika semua sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dia tetap berharap usulan pansus segera diambil keputusan dalam rapat paripurna.

"Ya kami hormati tata tertib dan administrasi. Tidak masalah, namanya mekanisme di kesetjenan saya kira wajar. Tapi kami berharap ini tetap dibawa sampai ke paripurna," pungkasnya.

Bidik OJK

Sementara itu, ketika ditanyakan apakah Panja hukum ini akan memanggil pihak dari otoritas jasa keuangan (OJK), Ketua Panja Hukum Jiwasraya Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan, hal itu tidak menutup kemungkinan.

"Kami pasti akan panggil OJK, kami panggil OJK nanti bukan dalam konteks urusan keuangan, tapi kami mau liat pengawasannya sampe bisa terjadi tindak pidana ini, bagaimana dan apa yang dilakukan OJK?," ujarnya.

Herman mengemukakan, pihaknya mempertanyakan apakah ini ada pembiaran, tau tapi dibiarkan. “Ini yang kami ingin tau. kalau itu betul yang terjadi, semua harus diproses hukum. Termasuk dugaan penyelewengan, karena fokus kami adalah penegakan hukum," ujarnya menambahkan.