Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberantasan Korupsi Sangat Rendah, Juga Dalam Pengentasan Kemiskinan

Safari/Alee
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberantasan Korupsi Sangat Rendah, Juga Dalam Pengentasan Kemiskinan

Jakarta, HanTer - Berdasarkan hasil Survei Alvara Research Center tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua atau dalam 100 hari menurun.

“Dibandingkan periode sebelumnya, diperiode kedua ini, tingkat penurunannya mencapai 63,6 persen. Dari aspek dengan tingkat kepuasan publik yang paling rendah Januari 2020 ini, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan pengentasan kemiskinan merupakan aspek yang mengalami penurunan cukup besar dibandingkan Agustus 2019,” kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin.

Hasanuddin mencontohkan aspek pemberantasan korupsi. Berdasarkan survei tersebut, soal revisi UU KPK, hanya diketahui 46,8 persen responden dan sebagian besar atau 61,3 persen menjawab tak setuju atas revisi itu. 

Revisi UU KPK

Revisi UU KPK menjadi salah satu penyebab merosotnya kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi pada 100 hari periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Sehingga Jokowi perlu melakukan langkah strategis memperkuat eksistensi KPK agar usaha pemberantasan korupsi tidak makin terperosok di mata publik,” ucap dia.

Selain kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, ada beberapa aspek lainnya yang ikut disurvei oleh Alvara Research Center mengalami kepuasan masyarakat sangat rendah.

Diantaranya, peningkatan ekonomi keluarga 64,7 persen, kesejahteraan tenaga kerja 62,2 persen, dan pemberantasan korupsi 61,5 persen, kemudahan lapangan kerja 60,8 persen, stabilitas harga bahan pokok 56,2 persen, dan pengentasan kemiskinan 51,9 persen.

Hasil survei Alvara menunjukkan, tingkat kepuasan publik pada Januari 2020 sebesar 69,4 persen. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 77,2 persen.

Sementara, 7 aspek lainnya yang memiliki kepuasan tertinggi pada Januari 2020, antara lain transportasi publik sebesar 84,8 persen, pendidikan 84,4 persen, telekomunikasi dan internet 83 persen.

Kemudian, pembangunan infrastruktur 80,9 persen, layanan lependudukan 78,5 persen, kesehatan 77,6 persen, dan kebebasan berpendapat 74,7 persen.

“Walaupun angkanya menurun dibandingkan akhir periode pertama, yaitu Agustus 2019, secara peringkat terjadi perubahan pada 3 besar aspek kepuasan tertinggi di 100 hari awal periode kedua,” paparnya dilansir indopolitika.com.

Aspek kepuasan terhadap transportasi publik naik menjadi peringkat 1 dari sebelumnya 2 pada Agustus 2019, pendidikan naik ke peringkat 2 dari 3, sedangkan telekomunikasi dan internet turun dari peringkat 1 ke 3.

 “Kesehatan, telekomunikasi dan internet, dan kebebasan berpendapat adalah aspek yang mengalami penurunan terbesar bila dibanding tingkat kepuasan pada aspek yang memiliki kepuasan tertinggi pada pengukuran Agustus 2019,” kata dia.

Dari hasil survei, naiknya iuran BPJS dan pembatasan akses internet beberapa waktu lalu juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepuasan public.

Tidak Masalah

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan atas rilis survei dari Alvara Research Center yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap KPK turun dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"KPK tentu menghargai hasil survei tersebut. Pada prinsipnya kami akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah segala tantangan yang ada saat ini," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Bahkan, lanjut Ali, jika ada saran lebih lanjut atau data yang lebih rinci yang dapat diberikan maka KPK akan mempelajarinya sebagai masukan.

Pihaknya juga sangat menyadari bahwa harapan masyarakat sangat tinggi pada KPK dan untuk itu lembaganya akan berupaya sekuat tenaga memaksimalkan kerja-kerja ke depan.

"Namun, perlu juga kita pahami, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama baik KPK, pemerintah, legislatif, dan seluruh
masyarakat," kata Ali dilansir Antara.

Menurutnya, jika ada kritik terhadap KPK, hal itu dianggap sebagai penyemangat yang menguatkan KPK dan seluruh insan KPK.