Tajuk: Kepuasan Publik Menurun, Warning Bagi Pimpinan KPK 

***
Tajuk: Kepuasan Publik Menurun, Warning Bagi Pimpinan KPK 

Lembaga Survei Alvara Research Center merilis data kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, kepuasan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun. 

Penurun ini terjadi setelah Undang-undang KPK direvisi. Berdasarkan survei Alvara pada Agustus 2019, KPK berada di posisi kedua tertinggi, sedangkan pada Februari 2020 mereka berada di peringkat kelima.

Yang menarik adalah bila dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat penurunan yang cukup tajam tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan KPU. KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5.

Menanggapi survei ini, pihak KPK menyatakan tidak mempermasalahkan rilis tersebut. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis, mengemukakam, KPK tentu menghargai hasil survei tersebut. Pada prinsipnya kami akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di tengah segala tantangan yang ada saat ini.

Tentu saja turunnya kepuasan publik terhadap kinerja KPK itu disayangkan sejumlah pihak. Pasalnya harapan masyarakat pada KPK sangat tinggi. 

Seharusnya hasil survei itu menjadi penyemangat dan motivasi bagi lembaga antirasuah itu untuk bekerja keras dan focus meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Sebelumnya mantan pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan
Laode M Syarif apabila tren kepuasan publik terus menurun, maka KPK akan menjadi semacam "cultural heritage" (peninggalan warisan budaya). Cakep kalau dilihat, tetapi jarang dipakai. Terlalu 'precious'. Jadi seperti 'cultural heritage'.

Publik masih menaruh harapan besar terhadap keampuhan lembaga antirasuah yang kini dipimpin Firli Bahuri dalam upaya memberantas korupsi. Namun, direvisinya UU KPK itu dinilai berbagai kalangan menyebut memperlemah KPK dalam pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah direvisi pada akhir tahun lalu menjadi UU Nomor 19/2019. 

Berbagai kalangan menyebutkan, revisi UU KPK itu berpotensi semakin menyuburkan korupsi karena hilangnya ketakutan untuk berbuat korup, namun dirinya berharap hal tersebut tidak terjadi.

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Profesor Din Syamsuddin mengemukakan, penanggulangan korupsi di Tanah Air saat ini makin melemah lantaran kurang adanya dukungan kehendak politik (political will) dan keinginan baik (good will) dari pemerintah dan penyelenggara negara dalam upaya memberantas praktik rasuah.

Hal itu, kata dia, kemudian menjadi celah bagi para koruptor melancarkan aksinya. Adanya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru juga dinilai menjadi faktor melemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi menggila tentu saja negeri ini tidak akan pernah bisa disebut sebagai negara maju karena hal tersebut mencerminkan penyelenggara negara tidak bersungguh-sungguh dalam memberantas rasuah di Tanah Air.

Rakyat pasti mendukung penuh pengungkapan kasus megakorupsi. Apabila kasus tersebut tidak terbongkar secara terang benderang, Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, akan berhadapan dengan rakyat.

Pasalnya, korupsi itu kejahatan luar biasa terhadap rakyat, korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap negara, extraordinary crime against the state, extraordinary crime against the people.

Berbagai kalangan menyerukan agar seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang melindungi koruptor dan terhadap koruptor itu sendiri.

Sseluruh elemen rakyat Indonesia harus mendesak dan mengawal aparat hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk segera menuntaskan kasus-kasus megakorupsi dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel.  

Dengan demikian perang melawan korupsi dari segala lini harus menjadi tekad kita semua. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi antara lain memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum. 

Kita mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah maupun berbagai kalangan untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Pasalnya, perilaku kotor yang dilakukan oleh para penyelenggara dan pejabat negara itu tidak sedikit yang dilakukan dengan terang-terangan.