Begini Kata Lawyer Bumigas Sonang Manullang

Danial
Begini Kata Lawyer Bumigas Sonang Manullang
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Lawyer Bumigas, Sonang Manullang mengatakan, Bumigas tetap pada permohonan normatif.

"Kita dari Bumigas tetap pada permohonan kita yang normatif yaitu sejak awal yang kita minta adalah informasi tentang IUP dan WKP atas nama PT Geodipa, tapi sampai saat ini pun pihak dari kementerian ESDM pun belum bisa menyebutkan atau memperlihatkan bentuk fisik seperti foto copy atau soft copy dari IUP itu sendiri," ujar Sonang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

"Mereka berbelit bahwa ada izin lain yang bisa digunakan baik dari Keppres maupun surat dari Kementerian Keuangan itu, menurut kami bukan sesuai yang kami minta. Peraturan menyangkut izin bukan?
Bukan izin, jadi dari Kementerian Keuangan itu bukan langsung kepada Geodipa," paparnya.

Lanjut Sonang, surat Kementerian Keuangan itu adalah surat untuk mendirikan Niukov perusahaan baru bukan izin IUP panas bumi tapi itu hanya untuk mendirikan Niukov, maka lahirlah PT Geodipa Energi termasuk dari Kementerian ESDM 2001 itu adalah untuk menunjuk Pertamina dan PLN sebagai pemegang saham PT Geodipa.

"Nah akhirnya didirikan PT Geodipa tahun 2002. Jadi, apa yang disampaikan dari pihak Kementerian ESDM belum mampu menunjukkan kepada kami, bahwa PT Geodipa itu mempunyai IUP dan sebagai dalil yang menurut kami bahwa itu tidak jelas karena kita ada UU tentang Panas Bumi Tahun 2003 Nomor 27 dengan diteruskan UU Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014," ulasnya.

Kemudian, bicara temponya, lanjut Sonang, pada 2005 dia bersama pihaknya mendapatkan kontes dan mendatangi kontrak dan juga sudah mempunyai prestasi dan melakukan pekerjaan infrastruktur kurang lebih USD 16 juta tapi di dalam kontrak tertera mereka punya WKP atau IUP.

"Jawaban dari mereka sendiri itu masih dalam proses, PT Geodipa sendiri yang mengatakan itu dan tidak didukung dengan surat dari dua Dirut Pertamina, yaitu tahun 2005 oleh Pak Widya Purnama yang untuk melakukan riling wish kepada Dirjen ESDM dan dijawab dengan penolakan, karena harus melakukan RUPS terdahulu baru bisa dilakukan dan ada surat bukti lagi sebagai sempurna bapak Hari Soemarno, kepada PT Geodipa pada 2006 yang untuk diberikan hak pengolahan asal kan diadakan KOB, dan PT Geodipa tidak melakukan perjanjian KOB tersebut, kalau KOB ditandatangani sudah memenuhi payung hukum dan kita melakukan implementasi pembangunan tersebut tidak melawan hukum," ungkapnya.

Selain itu, proyek ini dengan skema dengan DP yang mana tidak didanai APBN atau APBD. Selama ini kan diputar balikkan terjadi kebohongan publik terus menerus sampai tahapan kepastian hukumnya begini.

"Kami sangat prihatin sebagai korban yang didzholimi. Bagaimana tanggapan dari KIP sendiri? KIP sedang mendalami dan akan dilakukan minggu ini, jadi minggu depan dari pihak ESDM. Jadi dari KIP sendiri akan melakukan klausul, dan akan memanggil secara pribadi dari pihak kita sebagai pemohon untuk dimintai keterangan baru, setelah memberi keterangan dari Bumigas selanjutnya dari pihak ESDM itu sendiri. Nanti setelah masing-masing dari pihak dimintai keterangan, akan dilanjutkan lagi mediasi setelah kita konfirmasi kedua belah pihak," beber Sonang.

Dia menambahkan, artinya langkah selanjutnya dari Bumigas sendiri menunggu keterangan dari ESDM. Dimana klausul mempertegaskan supaya lebih efisien dan efektif yang menjadi permintaan, itu adalah IUP dari PT Geodipa Energi. Itulah yang menjadi fokus. Tinggal dijawab ada IUP nya atau tidak, kalau ada sampaikan dan Sonang meminta diperlihatkan.

"Kita mempertegaskan supaya lebih efisien dan efektif yang kita minta itu adalah IUP dari PT Geodipa Energi. Itu fokus kita. Tinggal dijawab ada IUP nya atau tidak, kalau ada sampaikan dan perlihatkan kepada kami kalau tidak ada ya sudah. Itu saja," pungkasnya.