WNI ISIS Boleh Dipulangkan, Tapi Ada Syaratnya

Danial
WNI ISIS Boleh Dipulangkan, Tapi Ada Syaratnya
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan, menilai pemerintah mau tidak mau harus memulangkan WNI yang tergabung dalam Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari Timur Tengah karena itu amanat konstitusi. Namun, lebih dulu yang harus dilakukan adalah, melakukan deradikalisasi, dengan syarat mereka mau setia kepada NKRI.

"Mereka adalah warga negara Indonesia. Iya kan? Jadi, menurut UU, kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap warga negara. Masa mau ditelantarkan," kata politisi kelahiran, Palopo, Sulawesi Selatan ini Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Alumni Universitas Persada Indonesia YAI ini menjelaskan, undang-undang dasar (UUD) 45 dengan tegas mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari negara. Artinya, pemerintah harus RI harus melindungi setiap warga negara.

"Siapun, tidak disitu dikatakan kecuali terorisme, enggak," tegasnya.

Kendati begitu, Syarifuddin mengingatkan bahwa WNI ISIS terkait masalah terorisme, entah mereka itu masih aktif atau sudah menjadi mantan teroris. Maka itu, pemerintah harus melakukan cuci otak untuk mengembalikan mereka ke nilai-nilai dasar Pancasila.

"Harus didoktrin dulu, di dalam satu program deradikalisasi," ujarnya Program itu juga merupakan kewajiban pemerintah. Maka itu, kata dia, jika pemerintah memulangkan mereka maka harus melewati program deradikalisasi.

"Karena deradikalisasi itu kan juga, bagian dari dari UU, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk melakukan itu, jadi itu yang harus dilakukan," tuturnya.

Tujuan dari program deradikalisasi agar mereka kembali loyal ke NKRI.

"Nah terkait terorism itu, kita harus melakukan program menyadarkan mereka kembali, bagaimana bisa insyaf, bahwa apa yang mereka jalankan itu salah. Ya kan? Jadi, kalau dia gak mau insyaf, itu lain lagi ceritanya," katanya.

Isu pemulangan 600 WNI ISIS pertama kali dilontarkan Menteri Agama, Fachrul Razi, pada Sabtu 1 Februari 2020 di Ancol, Jakarta. Namun begitu, secara pribadi, Presiden Jokowi menolak wacana pemulangan kombatan ISIS itu. Hanya saja, Jokowi memastikan ketentuan tersebut akan dibahas lagi dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian.