Tajuk: Bersama-sama Melawan Penyebar Hoax

***
Tajuk: Bersama-sama Melawan Penyebar Hoax

Meski sudah sejumlah pelaku penyebar informasi bohong atau hoaks dan ujaran kebencian masih mewarnairuang publik. ditangkap dan diadili, hoax tetap saja mewarnai ruang publik kita. 

Tak heran jika Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD beberapa waktu lalu menyebut pembuat hoaks yang belakangan marak beredar melalui media sosial adalah setan, atau "anaknya iblis".

Berita bohong memang masih dengan mudahnya kita temukan di media sosial maupun melalui pesan berantai di aplikasi percakapan. 

Terakit hoax, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan negara membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif jernihnya untuk melawan kekacauan informasi, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian yang dapat mengancam kehidupan demokrasi.

Melalui keterangan tertulis Sekretariat Negara dari puncak peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu, Presiden meminta pers mewartakan berita baik dan agenda-agenda besar bangsa Indonesia. Membangkitkan semangat positif yang mendorong produktivitas.

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa ekosistem dan industri pers harus berjalan dengan sehat dan terlindungi agar masyarakat dapat terus menerima informasi yang berkualitas.

Presiden mengemukakan, informasi yang baik memerlukan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. Ekosistem media harus dilindungi dan harus diproteksi sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan industri pers yang sehat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Polri untuk menindak tegas penyebar fitnah dan kabar bohong. Menurut Presiden,  tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapa pun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara-cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial.

Untuk menangkal penyebaran hoaks, Polri telah memiliki teknologi yang memadai untuk menangkal informasi atau berita hoaks di media sosial. Tidak tanggung-tanggung, lembaga negara itu juga telah membentuk Tim Patroli Cyber yang terus melakukan pemantauan di dunia maya.

Selain terus menambah teknologi yang memadai, untuk menangkal penyebaran hoaks, Polri juga terus meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan.

Kita sambut positif ajakan siapapun yang meminta untuk tidak menyebar hoaks. Hal ini diperparah lagi dengan nakalnya sejumlah netizen di Medsos yang memproduksi informasi hoaks dan semangat anti kebangsaan. Seringkali isu SARA disampaikan ke publik dengan gamblang.

Untuk menjaga kerukunan bangsa kita berharap semua anak bangsa jangan saling menghujat karena kita bersaudara, jangan saling jelekkan karena kita bersaudara, jangan saling fitnah karena kita bersaudara, jangan saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal seperti itu, karena kita bersaudara.
 
Kita mengajak semua pihak untuk menggunakan medsos dengan bijak dan untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Kita juga mengajak pers tidak menyebar hoaks, karena itu bukan nilai-nilai Islami, bukan tata nilai ke-Indonesia-an, karena tata nilai kita adalah budi pekerti yang baik, nilai-nilai sopan santun.
 
Masyarakat harus tidak turut serta menyebarkan informasi tanpa ada klarifikasi dan verifikasi. Jika berita yang disebarkan itu hoaks, maka masyarakat bisa dikenakan pidana penjara maksimal selama 10 tahun. 

Namun jika masyarakat menyebarkan hoax ditambah dengan narasi yang mengandung ujaran kebencian akan ditambah 6 tahun penjara. "Polri mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan berita bohong karena bisa diancam kurungan penjara,.

Jika penyebaran hoax dilakukan melalui telepon pintar atau smartphone, kata Mahfud, pelaku akan berhadapan dengan UU ITE. Untuk ancaman UU ITE, hukumannya 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. 

Menyebarkan informasi yang penting, yang positif dan bermanfaat adalah tindakan yang sangat bijak dilakukan dibandingkan menyebar kebencian atau hoax karena Internet memiliki dua sisi, yakni sisi negatif dan sisi positif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan fatwa hukum dan pedoman dalam beraktivitas di media sosial (medsos) atau muamalah medsos.  Fatwa tersebut diantaranya menyatakan haram bagi setiap Muslim dalam beraktifitas di media sosial melakukan ghibah (menggunjing), fitnah (menyebarkan informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran), adu domba (namimah) dan penyebaran permusuhan.

Mulai saat ini masyarakat harus melawan hoax yang marak di berbagai media sosial karena hal tersebut merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk melakukan perlawanan terhadap para pelaku hoax kita jangan ikut-ikutan mempublikasikan berita-berita bohong di media sosial tanpa dikonfirmasi secara cermat. Jangan mau terhasut dan terjebak dengan berita-berita bohong yang mereka sebarkan.

Kepada seluruh insan pers hendaknya selalu memberikan informasi yang benar melalui berita berimbang tanpa memihak kepada masyarakat. Jika ada hoaks, media punya peran dan tanggung jawab moral meluruskannya.

Para penyebar berita hoax jangan kita beri tempat untuk hidup di negeri ini. Tindakan mereka sangat biadab, karenanya ayo kita lawan!

#Hoaks   #hoax