Tajuk: Pemberantasan Korupsi Melemah, Koruptor Bahagia

***
Tajuk: Pemberantasan Korupsi Melemah, Koruptor Bahagia

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Profesor Din Syamsuddin mengemukakan, penanggulangan korupsi di Tanah Air saat ini makin melemah lantaran kurang adanya dukungan kehendak politik (political will) dan keinginan baik (good will) dari pemerintah dan penyelenggara negara dalam upaya memberantas praktik rasuah.

Hal itu, kata dia, kemudian menjadi celah bagi para koruptor melancarkan aksinya. Adanya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru juga dinilai menjadi faktor melemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buktinya pemberantasan korupsi terakhir ini yang gonjang-ganjing diberitakan itu, ini menurut saya secara telanjang menunjukkan lemah dan rendahnya political will untuk memberantas korupsi," kata Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu di Jakarta, Jumat (7/2/2020)

Saat ini publik memberi perhatian terhadap kasus korupsi yang melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku, kasus Jiwasraya dan Kasus Asabri. Ketiga kasus ini merugikan Negara puluhan triliun. 

Ketua FPI, KH. Ahmad Shobri Lubis mengatakan, perkembangan penanganan kasus-kasus korupsi bukan hanya merugikan negara saja, bahkan menyengsarakan rakyat Indonesia. Saat ini rakyat dibuat kecewa dan marah. Karena negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya.

Dia menduga mandeg dan mangkraknya penanganan kasus-kasus megakorupsi yang makin menggila karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan.

Kita menyayangkan, para pejabat publik yang diberi amanah untuk menyejahterakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku megakorupsi lainnya. Padahal, Indonesia yang maju ditandai oleh tidak adanya praktik korupsi dalam kehidupan berbangsa. 

Korupsi menggila tentu saja negeri ini tidak akan pernah bisa disebut sebagai negara maju karena hal tersebut mencerminkan penyelenggara negara tidak bersungguh-sungguh dalam memberantas rasuah di Tanah Air.

Prof Din mengemukakan, kalau korupsi masih merajalela, baik terselubung maupun nyata, Indonesia maju bagaikan jauh panggang dari api. Jangan katakan Indonesia maju kalau korupsi masih merajalela.

Rakyat pasti mendukung penuh pengungkapan kasus megakorupsi. Apabila kasus tersebut tidak terbongkar secara terang benderang, Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, akan berhadapan dengan rakyat.

Pasalnya, korupsi itu kejahatan luar biasa terhadap rakyat, korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap negara, extraordinary crime against the state, extraordinary crime against the people.

Berbagai kalangan menyerukan agar seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang melindungi koruptor dan terhadap koruptor itu sendiri.

Sseluruh elemen rakyat Indonesia harus mendesak dan mengawal aparat hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk segera menuntaskan kasus-kasus megakorupsi dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel. 

Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampak destruktifnya yang masif, memiskinkan rakyat. Karena itu semua elemen bangsa  harus melawan korupsi dari segala lini kehidupan. Selain itu, kita dan elit politik harus memperkuat kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

Kita sudah bosan bahkan muak setiap hari ada lagi pejabat yang lagi-lagi didakwa melakukan korupsi dengan gampangnya, padahal puluhan juta orang Indonesia tiap hari harus benar-benar banting tulang untuk mencari uang untuk sekedar hidup. 

Dengan demikian perang melawan korupsi dari segala lini harus menjadi tekad kita semua. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi antara lain memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum. 

Kita mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah maupun berbagai kalangan untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Pasalnya, perilaku kotor yang dilakukan oleh para penyelenggara dan pejabat negara itu tidak sedikit yang dilakukan dengan terang-terangan. Mereka sudah merampas hak-hak masyarakat. Yakni, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak, bebas dari kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan hak-hak dasar hidup lainnya.

#Korupsi   #kpk