Berbahaya, 660 Eks ISIS Bisa Ganggu Keamanan Indonesia

Safari
Berbahaya, 660 Eks ISIS Bisa Ganggu Keamanan Indonesia

Jakarta, HanTer - Rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) perlu dilakukan secara cermat, matang, dan ekstra hati-hati. Apalagi pemulangan ratusan WNI itu berpotensi menciptakan gangguan keamanan di Indonesia. Karena mereka juga telah terlibat langsung dalam kegiatan ISIS yang menganut ideologi radikalisme.

"Kami menilai masih ada potensi ancaman keamanan terkait hal tersebut, karena bagaimanapun mereka bukan saja sekadar terpapar paham radikal, tetapi sebagian dari mereka adalah pelaku yang terlibat langsung dalam kegiatan di ISIS," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2020).

Sebab itu, Zainut berpendapat wacana pemulangan 660 WNI eks ISIS perlu dikaji secara mendalam. Kata dia, perlu ada penelusuran terhadap profil setiap WNI eks ISIS sebelum pemulangan. Kemudian Pemerintah juga harus membagi para WNI itu ke tiga kelompok berdasarkan tingkat ancaman terhadap kemaanan.

"Mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan risikonya. Setidaknya ada tiga klasifikasi, pertama yang sudah sadar, kedua yang masih terpapar, dan ketiga yang perlu mendapat perhatian khusus dan harus berurusan dengan hukum," ucapnya.

Zainut kembali menegaskan Kemenag belum pernah menyatakan dukungan terhadap wacana pemulangan 660 WNI eks ISIS. Dia juga membantah jika ada berita yang menyebut Menag Fachrul Razi mendukung ide tersebut. Kemenag masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak. Hal itu, dilakukan agar Kemenag mampu memberikan keputusan yang tepat terkait pemulangan pata WNI eks ISIS.

Terpisah, pengamat Politik Internasional dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Arya Sandhiyudha, Ph.D mengatakan, Pemerintah RI perlu memeriksa apakah motif kembalinya hanya karena kalah perang atau perubahan keyakinan dan kesadaran secara mendasar.

“Banyak negara-negara lain yang lebih khawatir dengan ancaman eks ISIS yang kembali nanti berpotensi melakukan terorisme secara domestic,” ujarnya.

Kehilangan WNI

Sementara itu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyebutkan 600 WNI yang tergabung dalam ISIS kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Hal itu, kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan huruf d dan f.

Huruf (d) menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena "masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden". Sementara huruf (f) menyebutkan "secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut".

"Nah istilah 'bagian dari negara asing' itu bisa saja pemberontak yang hendak menggulingkan pemerintah yang sah. Bukankah ISIS pemberontak yang ada di Suriah? Bahkan mereka menggunakan cara-cara teror untuk menggantikan negara Suriah dan Irak," katanya.