FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 Bakal Demo Besar-besaran

Safari
FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 Bakal Demo Besar-besaran
Ilustrasi (ist)

Mega Korupsi Menggila, Rakyat Marah dan Kecewa, Usut Tuntas

Jakarta, HanTer - Puluhan ribu massa dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan ormas-ormas Islam serta elemen umat lainnya akan menggelar aksi bertema Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI pada Jumat (21/2/2020) di depan Istana Negara.

Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah kasus korupsi yang melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku dan kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp 13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun.

“Aksi akan diikuti kurang lebih 100 ribu massa. Tuntutan aksi di DPR yakni untuk para wakil rakyat segera menjalankan tugasnya untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi, antara lain kasus Jiwasraya dan Asabri. Apalagi saat ini DPR telah membentuk Panja Jiwasraya,” kata Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Kamis (6/2/2020).

Lebih lanjut Novel memaparkan, dalam kasus korupsi yang imbasnya merusak negara dan rakyat maka pihaknya akan terus mengawal. "Kami akan terus mengawal kasus korupsi walau ada upaya selalu dibuat pengalihan isu apapun dan kami terus aksi rutin sampai pelaku utama korupsi itu bisa ditangkap,” paparnya.

Merugikan Negara

Sebelumnya, Ketua FPI, KH. Ahmad Shobri Lubis mengatakan, perkembangan penanganan kasus-kasus korupsi bukan hanya merugikan negara saja, bahkan menyengsarakan rakyat Indonesia. Saat ini rakyat dibuat kecewa dan marah. Karena negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya.

"Diduga kuat mandeg dan mangkraknya penanganan kasus-kasus mega korupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan," kata KH. Ahmad Shobri Lubis di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dia melanjutkan, para pejabat publik yang diberi amanah untuk menyejahterakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku megakorupsi lainnya. Apa yang terjadi pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku, menunjukkan secara terang benderang persengkokolan jahat tersebut.

"Selain skandal KPU-Harun Masiku, sejumlah kasus megakorupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya antara lain, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp 13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 10 triliun," jelasnya. 

Sehubungan hal tersebut, lanjut KH. Ahmad Shobri Lubis, FPI, GNPF Ulama dan PA 212 mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang menyengsarakan rakyat. Juga meminta seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendesak dan mengawal aparat hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus-kasus megakorupsi tersebut dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel.

"Kami akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tema Aksi 212: Berantas Megakorupsi Selamatkan NKRI yang insya Allah dilaksanakan pada Jumat, 21 Februari 2020, pukul 13.30 sampai 15.30 WIB di depan Gedung DPR RI," tegasnya.

Aksi yang sama, sambung KH. Ahmad Shobri Lubis, akan digelar di daerah masing-masing bekerja sama dengan ormas Islam setempat menggelar aksi menyampaikan anspirasi serupa. Aksi akan digelar pada Jumat (7/2/2020) dan Jumat (14/2/2020).

"Kami mendesak kepada aparat keamanan di tingkat pusat maupun daerah agar profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan secara wajar, serta tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi tersebut, sesuai dengan hak-hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang dilindungi konstitusi dan UU," tandasnya.

Lakukan Perlawanan

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Ma'arif, Selasa (4/2/2020) dalam seruannya menyatakan, para pejabat publik yang diberi amanah untuk menyejahterakan rakyat justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku mega korupsi lainnya. 

“Apa yang terjadi pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku menunjukkan secara terang benderang persengkokolan jahat tersebut," demikian bunyi seruan bersama yang ditanda tangani Ketua FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Ma'arif, Selasa (4/2/2020). 

Selain skandal KPU-Harun Masiku, mereka juga menyoroti sejumlah kasus megakorupsi yang hingga kini tidak jelas penanganannya antara lain, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian Rp10 triliun.

Terkait hal tersebut, mereka menyerukan agar seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang menyengsarakan rakyat. Kemudian, seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendesak dan mengawal aparat hukum (KPK, kepolisian, dan kejaksaan) untuk segera menuntaskan kasus-kasus megakorupsi tersebut dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel.

"Akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tema Aksi 212: Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Februari 2020, pukul 13.30-15.30 WIB di depan Gedung DPR RI," lanjut seruan yang diterima Harian Terbit.

#Korupsi   #jiwasraya   #pdip   #suap   #kpu   #harunmasiku