Pernah Mendapat Peringatan Keras MUI, Pengangkatan Prof Yudian Jadi Kepala BPIP Dipertanyakan

Safari
Pernah Mendapat Peringatan Keras MUI, Pengangkatan Prof Yudian Jadi Kepala BPIP Dipertanyakan

Jakarta, HanTer - Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), KH Anton Tabah mengaku heran dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat orang yang pernah mendapat peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sikapnya menyetujui Disertasi hubungan seks di luar nikah. Diketahui Jokowi resmi Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Yudian Wahyudi sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rabu (5/2/2020) kemarin.

 

"Yudian eks Rektor UIN Jogja ini pernah dapat peringatan keras dari MUI karena sikapnya menyetujui disertasi hubungan seks diluar nikah dan melarang mahasiswi UIN bercadar," kata KH Anton kepada Harian Terbit, Jumat (7/2/2020).

 

KH Anton menyayangkan keputusan Jokowi memilih Prof Yudian. Ia menyebutkan, sikap Prof Yudian memberi ruang terhadap kajian seks di luar nikah dan pelarangan cadar adalah tindakan yang liberal dan bertentangan dengan Pancasila. "Mosok orang radikal liberal jelas kontra Pancasila jadi Kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) lalu bagaimana bina ideologi Pancasila jika pembinanya berfaham kontra Pancasila?" tambahnya.

 

Mantan Jenderal Polisi itu menyebutkan, di Indonesia masih banyak profesor yang sesuai dengan tafsir UUD 1945. Ia mempertanyakan kenapa Jokowi justru memilih sosok yang terindikasi liberal. "Masih banyak profesor ahli Pancasila yang benar sesuai tafsir UUD45 asli kenapa merekrut yang liberal bahkan pernah mendapat teguran keras dari MUI?" tanyanya dengan heran.

 

"Kami sebagai cendikiawan Muslim wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai perintah Allah dan RasulNya Nabi SAW bersabda, “Jihad terbesar itu sampaikan kebenaran pada penguasa yang lalai” (HR ADaud 4344, Tirmidzi 2174, Ibnu Majah 4011). Hanya orang yang tidak takut dunia yang mampu dan mau amalkan sunnah ini," pungkas pengurus MUI Pusat itu.