RR: Ekonomi Indonesia Seperti Gelembung Besar, Rentan dan Akan Meletus

Safari
RR: Ekonomi Indonesia Seperti Gelembung Besar, Rentan dan Akan Meletus

Jakarta, HanTer - Ekonomi Indonesia ibarat gelembung. Besar tapi rentan seperti ‘bubble’ (gelembung). Tak heran ketika kondisi ekonomi dunia tidak sehat seperti saat ini, ketika AS dan Cina melakukan perang dagang, maka perekonomian Indonesia pun ikut melemah.

"Pola ekonomi ‘bubble’ ini lantaran Indonesia menganut mazhab neoliberalisme ala Menkeu Sri Mulyani," kata begawan ekonomi kerakyatan Rizal Ramli (RR) dalam akun Twitter-nya, Selasa (4/2/2019).

Menurutnya, ekonomi era pemerintah Jokowi ini tidak didukung oleh fundamental yang kuat, tapi oleh pencitraan, utang, SUN, PR, doping dan goreng-gorengan. Dan ekonomi gelembung (‘bubbles economy’) akan meletus, sebagai bagian dari koreksi alamiah.

"Pemerintah tengah memompa ban atau meniup balon. Untuk meledak, tidak perlu linggis atau kampak, hanya butuh peniti-peniti kebenaran dan fakta riil," kata RR, Menko Ekuin era Presiden Gus Dur.

RR mengingatkan Presiden, pemerintah tengah memompa ekonomi gelembung, terus dan terus. Dan, sesuai sunnatullah, balon yang terus ditiup atau ban yang terus-menerus dipompa, pada akhirnya bakal meledak.

Tokoh nasional ini mengingatkan Istana Presiden bahwa  dewasa ini Ekonomi Gelembung (bubbles economy) neoliberalisme bisa meledak, tidak perlu linggis atau kampak, hanya butuh peniti-peniti kebenaran dan fakta riel.

"Untuk meledak, tidak perlu linggis atau kampak, hanya butuh peniti-peniti kebenaran dan fakta riel. Pemerintah tengah memompa ban atau meniup balon," kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Sementara itu, Direktur Center for Democracy and Economic Studies dan F.Reinhard MA, analis ekonomi-politik dari Indonesian Research Group mengamini peringatan RR tersebut.
 
"Ekonomi Gelembung Menkeu Sri Mulyani di era Jokowinomics bisa Luruh dan Rubuh lebih cepat, tinggal tunggu waktu untuk meletus dan kempis akibat ekonomi rakyat makin sulit. Subsidi energi termasuk listrik dan BBM dibabat hingga ke titik nadir. Rakyat dan kalangan UMKM dihisap habis-habisan lewat pajak yang digenjot gila-gilaan," kata Edy.

Analis ekonomi-politik dari Indonesian Research Group, F.Reinhard MA, mengemukakan, pemerintah Jokowi masih mempraktikkan ketidakadilan. Yang teranyar, misalnya, pemerintah memberikan tax holiday alias pembebasan pajak kepada pengusaha Prajogo Pangestu atas pabrik petrokimia yang bakal dia bangun. 

"Tidak tanggung-tanggung, tax holidayitu berlaku selama 20 tahun. Awal 2018 silam, pemerintah juga menggerojok lima perusahaan kelapa sawit besar senilai Rp7,5 triliiun. Sementara pembelaan kepada rakyat kecil dan UMKM belum baik. Sebaliknya bagi pengusaha besar penguasa cenderung memanjakan bahkan terkesan bertekuk-lutut," kata Reinhard.