2020 Tahun Berat Bagi Jokowi, Bertahankah Hingga 2024?

Safari
2020 Tahun Berat Bagi Jokowi, Bertahankah Hingga 2024?
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Ariana Joko Widodo

Jakarta, HanTer - Pengamat politik M Rizal Fadillah mengatakan, 2020 tahun rawan bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Menurutnya, analis moderat sudah sampai pada pernyataan "Bertahankan hingga 2024". 

“Sementara angin bertiup tak terduga. Jiwasraya menjadi pembuka malapetaka. Kasus semakin banyak terbuka. Rakyat gelisah tak jelas akan dibawa kemana oleh sang pemimpin.  Bisa bisa 2020 menjadi tahun Jokowi "hands up",” kata Rizal Fadillah kepada Harian Terbit, Rabu (5/2/2020).

Rizal Mengemukakan, pada tahun 1998 terjadilah gelombang aksi yang tak terprediksi. Ketidakpuasan rakyat memuncak dan Presiden Soeharto tak mampu mengendalikan kondisi ekonomi.  Akhirnya semangat reformasi berhasil menjatuhkannya dari singgasananya. Kekuasaan telah menemukan momen untuk akhir ajalnya. Turun dengan tragis dalam proses tuntutan hukum. Karena pertimbangan kesehatan maka penuntutan terhenti. SKP3 dikeluarkan.

‘Kini tahun 2020 penuh dengan misteri. Misteri untuk berapa lama bertahan. Orang dekat Presiden sudah mulai goyah.  Erick Thohir menteri BUMN meramal dirinya tidak akan lama menjadi menteri. Sri Mulyani bongkar rahasia soal sakit perut dan janji palsu Jokowi,” paparnya.

Peristiwa masa Pak Harto mungkinkah akan terulang, yakni menteri menteri yang berlepas diri? Balik badan menyelamatkan diri. “Jokowi adalah figur lemah, kekuatannya ada di lingkaran orang orang yang berebut menjadi penentu,” kata Rizal.

Kejatuhan

Hal senada disampaikan pengamat politik Rusmin Effendi. Dia memprediksi posisi Jokowi pada 2020 semakin terjepit dan bisa terjungkal dari tampuk kekuasaan. Indikasi kejatuhan Jokowi sudah semakin dekat dengan terbongkarnya kasus-kasus di publik seperti skandal Mega korupsi KPU, Jiwasraya, Garuda, dan beberapa kasus yang melibatkan kerabat dan lingkaran istana. Juga semakin ambruknya ekonomi rakyat dan utang yang menumpuk.

"Belum lagi kondisi ekonomi yang masih stagnan dan terpuruk," kata Rusmin mencontohkan mega skandal korupsi KPU membuka tabir kecurangan dan proyek bagi-bagi uang dan kekuasaan. Oleh karena itu seyogyanya, DPR membentuk pansus KPU untuk membongkar skandal KPU secara tuntas,” paparnya.  

"Kalau terbukti ada bagi-bagi uang selama pileg dan pilpres, legitimasi Jokowi semakin hancur. Bertahankah Jokowi hingga 2024?”.

Keruntuhan

Terpisah, Ketua Pribumi Masyarakat Adat Nusantara, Dolly Yatim mengatakan keruntuhan Jokowi sudah dimulai pada akhir priode pertama Pemerintahannya. Karena rakyat sudah kurang mempercayai pemerintah. Janji-janji palsu dan bohong telah terang benderang terlihat dan nyata-nyata data yang dikuasai Pemerintah adalah soal BPS. 

Yatim memaparkan, pemerintahan Jokowi tidak akan berlanjut dalam tahun 2020. Hal ini tidak akan terjadi mengingat konstitusi kita yang sudah dirubah 4 kali sejak tahun 1999-2002, kita wajib percaya pada kekuasaan Tuhan dalam menentukan TakdirNYA.
 
"Diperlukan masukan informasi yang datangnya langsung dari elemen rakyat yang cerdas berhati bersih dan jujur tanpa anarkisme, tanpa mengorbankan satu pihakpun dan itu kami yakin masih banyak elemen organ rakyat yang masih mencintai NKRI ketimbang yang ingin menjual NKRI ," paparnya.

Kemarahan Rakyat

Direktur Center for Democracy and Economic Studies Edy Mulyadi mengemukakan, selama lebih lima tahun terakhir. Rakyat terus-menerus dibebani dengan aneka tarif dan harga yang mahal. Tarif dasar listrik (TDL) naik awal tahun ini. 

Hal serupa juga terjadi pada tarif premi (pemerintah ngotot menyebutnya iuran) BPJS Kesehatan naik untuk semua kelas. Padahal, penguasa sudah sepakat dengan DPR bahwa yang naik hanya untuk premi kelas 1 dan 2. Tapi begitulah kekuasaan yang dibangun dengan kebohongan. 

“Kalau kesepakatan dengan DPR, sebuah lembaga terhormat yang tercantum dalam konstitusi saja bisa pemerintah ingkari, tentu bukan hal aneh jika penguasa dengan gampang menyengsarakan rakyatnya sendiri,” papar Edy.

Menurutnya, kemarahan rakyat juga kian dipicu dengan parade mega korupsi yang satu per satu terkuak ke publik. Skandal mega korupsi Jiwasraya Rp13 triliun dan Asabri yang sekitar Rp10 triliun, menambah panjang daftar keserakahan elit ekonomi dan politik negeri ini. 

Konon, lanjutnya, sebentar lagi juga bakal meledak kasus Bumiputra dan sejumlah BUMN lain. Belum lagi kasus kondensat yang merugikan negara hingga Rp35 triliun yang sampai kini tidak mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya.

“Kemarahan rakyat pun bakal tak terbendung. Beratnya beban ekonomi yang harus ditanggung dan ketidakadilan, bukan mustahil akan berujung pada terjadinya kerusuhan sosial,” paparnya. 

Tidak Sampai

Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung memprediksi pemerintahan Jokowi Jilid II tak akan sampai 2024. Sebab, ada persoalan yang dinilai sulit untuk diselesaikan hingga memengaruhi stigma masyarakat terhadap presiden.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung lewat video unggahan kanal YouTube Rocky Gerung Official bertajuk Rocky Gerung: Saya Adalah ILC seperti dikutip Suara.com, Selasa (21/1/2020).

Rocky yang menjadi pembicara dalam sebuah acara mulanya menyinggung tanggapan miring terhadap Anies Baswedan soal banjir hingga kasus suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Menurutnya, kekinian kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi pemerintah telah menurun. "Dulu ada institusi yang kita percaya, satu KPK dan kedua KPU. Sekarang dua-duanya keropos. Jadi apa lahi hal yang bisa dipercaya dari institusi negara?" ucapnya.

Melihat kondisi sedemikian rupa, Rocky Gerung mengatakan muncul kegelisahan di pihak negara untuk memastikan masa depan pemerintahan.
"Karena itu banyak orang menganggap bahwa ini ada proses political decline atau pembusukan politik," lanjutnya.

Rocky lantas menyoal keberlangsungan pemerintahan Jokowi Jilid II yang menurutnya tidak sampai 2024. "Kalau orang berfikir bisa nggak presiden sampai 2024? Saya berfikir nggak nyampe tuh," tandasnya. 

Rocky menyebut Jokowi tidak mampu mengucapkan sesuatu yang membuat orang punya harapan sehingga rakyat meragukan kemampuannya.

"Semua soal sudah diselesaikan, tapi orang bertanya 'Apa yang bisa kita harapkan dari periode kedua ini? Jadi ini semata-mata soal kemampuan, bukan dendam terhadap Jokowi," pungkasnya.