Pecat dari Jabatan Menkeu, Sri Mulyani Dinilai Sudah Mempermalukan Jokowi di Mata Rakyat

Safari
Pecat dari Jabatan Menkeu, Sri Mulyani Dinilai Sudah Mempermalukan Jokowi di Mata Rakyat

Jakarta, HanTer - Pasca curhat ‘sakit perut’ terkait janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kampanye Pilpres lalu, desakan pencopotan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan kian masif digaungkan sejumlah pihak. Alasannya, curhat SMI itu dinilai tidak sopan, tidak etis, dan sudah mempermalukan Jokowi sebagai Kepala Negara. Seharusnya SMI loyal kepada atasan dan harus memutar otak untuk merealisasikan janji kampanye Jokowi.

Desakan tersebut antara lain disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dan Koordinator Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni.

Ketiganya mendesak Jokowi untuk memecat Sri Mulyani karena sudah bertindak etis, tidak sopan dan menampar muka presiden.

Uchok Sky Khadafi menilai, pernyataan Sri Mulyani yang ‘sakit perut’ terkait janji kartu pra kerja untuk dua juta orang pada dasarnya menampar muka Presiden. Pernyataan Sri Mulyani juga menunjukkan ingin diganti secepat diganti dari jajaran Kabinet Kerja.

"Bagaimanapun seorang Sri Mulyani, selalu jadi menteri, siapapun Presidennya. Jadi saat ini, dia sudah bosen jadi Menteri Keuangan, ganti aja," paparnya.

Curhat Sri Mulyani kontan membuat heboh dan menjadi viral di media. Sejumlah pengamat menyatakan, sebagai pembantu presiden, Sri Mulyani tidak etis berbicara seperti itu terhadap atasannya, Presiden RI. 

Sebagai Menkeu, seharusnya Sri Mulyani tidak cengeng, tidak menyerah, harus bekerja cerdas untuk mencarikan jalan keluar untuk mendanai janji-janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 lalu.

“Pak Jokowi, mohon pecat Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati). Mosok bilang Jokowi yang berjanji, SMI yang mules,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, Jumat (31/1/2020).

Iwan melanjutkan, janji Jokowi tidak sepenuhnya merugikan negara jika dibanding dengan kebijakan Sri Mulyani. Menurutnya, Sri kerap membuat utang dan tak jarang memberi bunga tinggi kepada kreditur.

“Jauh lebih merugikan negara dibanding janji mulia Pak Jokowi dengan kartu gratis. Iya nggak sih,” tukasnya
Kekacauan

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengemukakan, pernyataan SMI tersebut dinilai akan membuat kekacauan baru akibat narasi yang tidak selaras dengan pemerintah dalam hal ini presiden Jokowi. “Itu bos-nya loh yang ngomong," ujar Sandi.

Posisi SMI yang diibaratkan Sandiaga sebagai chief financial officer (CFO) jika dalam struktur perusahaan, seharusnya hanya boleh mengiyakan narasi-narasi inti yang ingin dicapai oleh Pemerintah.

Apabila memang keuangan negara terbatas, kata Sandiaga, cara mengatasinya hanya perlu dibuat skala prioritas saja, atau tidak perlu membuat narasi yang baru di luar itu. Dia menyarankan agar SMI menurunkan tagihan pajak kepada warga negara Indonesia yang omzetnya turun sehingga dapat meningkatkan lagi perekonomian rakyat.

"Jadi, jangan dipatok setinggi-tingginya, mereka melakukan apa yang disebut dengan berburu di kebun binatang (hunting in the zoo). Jadi, untuk wajib pajak tertentu, ya, dibidik, ditarget. Akhirnya, ekonominya makin memiliki ketidakpastian," kata Sandiaga saat berbicara dalam diskusi yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI. 

Ironi Politik

Terpisah, analis ekonomi The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Handi Risza mengatakan, pernyataan SMI) yang mengaku ‘sakit perut’ terkait janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kartu pra kerja memang sebuah ironi politik di Indonesia. Karena bagaimana mungkin seorang SMI menyatakan ‘sakit perut’ untuk merealisasikan janji kampanyenya atasannya yakni Jokowi soal 2 juta orang pencari kerja dengan alokasi anggaran Rp 10 Triliun.

"SMI perlu menjelaskan apa yang dimaksud sakit perut. Justru pernyataan SMI itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintahan. Ini yang membahayakan bagi Pemerintah," ujar Handi Risza kepada Harian Terbit, Selasa (4/2/2020).

"Jadi SMI perlu klarifikasi ke publik, jangan sampai ini menjadi blunder bagi Pemerintahan Jokowi," tambahnya.

Menurut Handi, dari awal pihaknya juga ragu dengan janji kampanye soal kartu pra kerja. Karena program tersebut tidak realistis. Apalagi kondisi APBN terakhir defisit hingga Rp300 triliun. Sehingga program kartu pra kerja tidak akan terwujud. Karena alokasi anggaran juga sangat besar yakni Rp10 triliun untuk dialokasi kepada 2 juta para pencari kerja. 

Ketua Dewan Penasehat Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Mohamad Jokay mengatakan, hal yang wajar Sri Mulyani ‘sakit perut’ karena janji Jokowi yang tidak realistis. Apalagi janji Jokowi terkait kartu pra kerja tersebut tidak terprogram secara matang. Tapi karena sudah terlanjur di sampaikan menjadi program Jokowi dan Amin maka bagaimana pun harus direalisasikan.

"Tapi tak hanya Sri Mulyani. Presiden juga harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Pasalnya, itu disampaikan Jokowi langsung pada saat kampanye dan banyak didengar masyarakat luas," paparnya.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, ‘sakit perutnya’ Sri Mulyani menunjukkan Sri Mulyani jujur bahwa janji Jokowi akan berdampak buruk bagi fiskal APBN dan ekonomi makro. Apalagi defisit APBN 2020 sudah diatas Rp 300 trilyun dan hutang negara sudah diatad Rp 5600 trilyun. 

"Artinya untuk pengeluaran pokok saja APBN sudah kemban kempis ditambahi dana pra kerja lebih Rp 10 trilyun pasti menjadi beban berat bagi APBN," ujanrya.

Lebih lanjut Aminudin mengatakan, di era Jokowi saat ini dunia usaha lesu, karena banyak industri dan retail gulung tikar dan produksi pertanian kian suram. Sektor industri terutama manufaktur yang tahun 2004 menyungbangkan sekitar 30 persen pada PDB. Turun terus tinggal sekitar 19%. Sehingga sekarang  sudah terjadi de-industrialisasi. Hanya penciptaan lapangan kerja yang bisa mendorong pemerataan ekonomi sehingga bisa  mengurangi ketimpangan.