Total Pokok dan Bunga utang RI Rp 646 Triliun, Rizal Ramli: Utang Indonesia Ugal-ugalan Terus Membengkak

Safari
Total Pokok dan Bunga utang RI Rp 646 Triliun, Rizal Ramli: Utang Indonesia Ugal-ugalan Terus Membengkak

Jakarta, HanTer - Ekonom senior Rizal Ramli (RR) mengatakan, utang Indonesia yang terus membengkak dan membengkak kembali menjadi sorotan masyarakat. Menurutnya, ancaman utang Indonesia akan terus menggunung jika tak ada solusi nyata dari pemerintah. Pasalnya, pertumbuhan utang Indonesia jauh lebih cepat dari pertumbuhan PDB.

Sebagai informasi, anggaran pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai Rp 295 triliun. Sementara pembayaran pokok utang Rp 351 trilliun. Total pokok dan bunga utang Indonesia mencapai Rp 646 triliun. Ini jelas menjadi masalah besar bagi ekonomi Indonesia di masa depan.

"Sejarah rasio aman utang 60 persen PDB adalah berdasarkan dua kali rasio pajak negara-negara OECD. Karena rasio pajak negara-negara OECD adalah 30 persen, maka ditetapkan rasio pajak 2 x 30 persen, sama dengan 60 persen," ujar RR, Sabtu (1/2/2020) .

Indonesia, kata RR, bukan negara maju yang rasio pajaknya tinggi. Rasio pajak Indonesia, kata RR, hanya 10-11 persen. "Artinya, rasio aman utang Indonesia seharusnya adalah 2 kali 11 persen, alias 22 persen. Sedangkan kini rasio utang Indonesia sudah 29,8 persen GDP," jelasnya.

Rasio utang Indonesia, lanjut RR, jelas sudah di atas batas aman. Karena berdasarkan ratio Debt-Service/Export Revenue, batas amannya hanya 20 persen.  

"Rasio yang lazim digunakan untuk negara berkembang adalah kemampuan bayar utang suatu negara, yang dilihat dari ratio Debt-Service/Export Revenue. Batas aman adalah 20 persen," tegas mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian ini. 

RR mengemukakan, utang pemerintah Indonesia setiap tahun bertumbuh rata-rata 20 persen. Sementara pertumbuhan PDB Indonesia hanya rata-rata 5 persen setiap tahun.  “Jadi, tegas RR, utang pemerintah bertumbuh 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan PDB,” paparnya. 

Berbahaya

Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng membenarkan utang ugal ugalan tersebut seperti yang disampaikan pengamat ekonomi Rizal Ramli.

Menurut Salamudin, ada beberapa indikator yang membuat utang Indonesia ugal ugalan. Pertama, penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam melemah atau menurun tetapi utang terus digenjot. Sehingga hal ini berbahaya sekali dengan keuangan yang dimiliki Indonesia. 

Kedua, utang digenjot sebagian besar dari sumber sumber dalam negeri  dengan janji bunga sangat tinggi. Padahal kemampuan Indonesia untuk membayar bunga tinggi jelas tidak ada. Atau kemampuan membayar bunga sangat rendah. Ketiga, yang membuat utang Indonesia ugal-ugalan karena meningkatnya utang ke dalam negeri terutama kepada perusahaan asuransi milik negara, dana pensiun yang dikelola perusahaan milik negara dan kepada bank - bank BUMN. 

"Ini jelas membuka peluang moral hazard atau penyalahgunaan kekuasaan," ujar Daeng kepada Harian Terbit, Minggu (2/2/2020).

Keempat, sambung Daeng, utang Indonesia ugal-ugalan karena adanya dana milik masyarakat yang “dipaksa” masuk ke dalam utang negara seperti dana haji, dana Jamsostek, dana Taspen, dana Asabri, dana perusahaan asuransi milik negara dan dana bank. Ini juga berpotensi adanya penyalahgunaan kekuasaan atau dana tersebut ditarik secara paksa ke dalam SUN.

Kelima, utang Indonesia ugal-ugalan juga karena ketidakmampuan pemerintah dalam membayar dana yang dipinjam seperti pensiun, dana tenaga kerja Jamsostek, dana asuransi, dana haji. Sehingga hal ini dapat memicu gejolak yang besar. Ini tidak dipikirkan secara matang. Maka muncullah pernyataan ugal ugalan tersebut seperti yang disampaikan pengamat ekonomi Rizal Ramli.

"Jangan sampai terjadi BUMN asuransi, dana Jamsostek, dana haji, dana pensiun diserahkan pengelolaannya kepada swasta dan asing jika nanti bangkrut. Rakyat harus menolak dan menuntut pemerintah bertanggung jawab penuh atas masalah ini," paparnya.