Kisruh Revitalisasi Monas Berakhir, Kebijakan Anies Tangani Banjir Diapresiasi

sammy
Kisruh Revitalisasi Monas Berakhir, Kebijakan Anies Tangani Banjir Diapresiasi

Jakarta, HanTer - Silang pendapat soal revitalisasi Monumen Nasional (Monas) akhirnya menemui titik kesepakatan. Pemprov DKI Jakarta menaati arahan Sekretaris Negara (Setneg) untuk menghentikan proses revitalisasi. Disisi lain, soal penanganan banjir Jakarta, Gubernur Anies Baswedan diapresiasi.

Persoalan menyangkut penanganan banjir, tentu menjadi 'pekerjaan rumah' tersendiri bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan disebutkan, dalam upaya penanganan banjir sudah ada perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Pemerintah Pusat.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan tak perlu ide baru dalam menangani banjir Jakarta karena sudah ada masterplan tahun 1973. Menanggapi hal itu, Partai NasDem DKI melontarkan kritik.

"Pak Jokowi kan juga mantan Gubernur DKI, dalam pemerintahan dia sendiri dia juga belum berhasil untuk menanggulangi banjir," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Wibi Andrino di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Disisi lain, ia memuji Gubernur Anies Baswedan dalam menangani dampak banjir tahun baru 2020. Wibi menilai, problem banjir di Jakarta memang tak mudah diatasi. Karena, Jakarta berada pada kawasan yang cekung, permukaan tanahnya bahkan mengalami penurunan.

"Soal penanganan, kita harus angkat topi kepada Anies kemarin. Dia adalah gubernur tercepat dalam penanganan banjir. Kita objektif. Titik pengungsian juga paling sedikit di daerah terdampak. Banjir di Jakarta empat hari selesai, titik terakhir adalah Semanan. Kami langsung investigasi khusus," tutur Wibi.

Dia memaklumi banjir kemarin sebagai dampak curah hujan yang tertinggi dalam 1,5 abad terakhir. Permasalahan banjir di Jakarta harus ditangani secara luar biasa.

"Khusus Fraksi NasDem, kita sudah mengundang Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mencari tahu bagaimana solusi terbaik mengatasi banjir Jakarta. Ada ide nasional baru, melibatkan 14 perguruan tinggi nasional," tutur Wibi.

Dia lantas mengemukakan ide baru yang dimaksud. Solusi dari banjir Jakarta adalah membangun tanggul pada jarak 16 km dari daratan Jakarta. Ini lain dari Giant Sea Wall atau NCICD yang sudah direncanakan.

"Ini jaraknya lebih jauh ketimbang NCICD, namun biayanya lebih murah. Yang ini hanya Rp 150 triliun," kata Wibi.

Tanggul yang dia maksud itu bisa menjadi waduk di laut untuk menampung air yang mengalir deras dari 13 sungai di daratan Jakarta. Tanggul itu juga bisa menjadi pembangkit listrik serta sumber air bersih bagi warga Jakarta.

"Masalah banjir ini harus ada extraordinary idea, di luar pikiran-pikiran lampau," ujar Wibi.

Sebelumnya, Jokowi menilai tidak perlu ada ide-ide baru di luar masterplan itu, melainkan tinggal merujuk saja ke masterplan 1973. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai sungai di Jakarta perlu dilebarkan.

"Masterplan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada tahun '73. Sudah ada harus melakukan apa, apa, apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, masterplannya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi, silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Apresiasi Anies

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gemacita) Frans Immanuel Saragih, menilai, dalam hal penanganan banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sudah cukup baik, langsung turun ke lapangan dan berkordinasi dengan pihak pihak terkait.

"Kebanjiran juga bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi di daerah lain, seperti Banten, Jawa Barat dan lain-lain. Memang intensitas hujan deras cukup tinggi sepanjang hari pergantian tahun kemarin. Gemacita mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan yang langsung turun tangan memegang komando penanganan banjir," katanya di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Gemacita mengimbau warga Jakarta untuk saling bahu membahu untuk mengatasi banjir bersama, saling tolong menolong apabila ada warga di sekitar memerlukan bantuan. 

"Hiduplah bergandengan akan menciptakan kota yang sehat dan sejahtera serta maju. Selamat Tahun Baru untuk warga Jakarta," katanya. 

Sudah Tepat

Pakar Hidrodinamika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin juga sependapat dengan Anies. kebijakan Anies sudah tepat, karena menggunakan naturalisasi bantaran Kali Ciliwung, bukan normalisasi.

"Pak Anies bilang naturalisasi keharusan, normalisasi keterpaksaan. Untung kita punya gubernur yang luar biasa," kata Muin seperti dikutip RMOL Network di Jakarta Timur, Sabtu (4/1).

Oleh karena itu, menurut Muin, solusi penanganan banjir tidak bisa disalahkan sepenuhnya ke Anies.

Sebab, menurut ilmu hidrodinamika yang ia pelajari, terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan guna mencegah banjir. Wadah penampungan hujan, penyerapan, serta pengaliran.

"Kurangi debit banjir itu, tangkap (wadahi) hujannya, tidak hanya disini, di Bogor. Siapa yang bisa tangkap hujan itu? Bukan tugas Pak Anies itu, pemerintah pusat, Bos. Presiden sama menterinya," pungkas Muin

Revitalisasi Monas

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta koordinasi terus dilakukan antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait revitalisasi Monas. Dengan demikian tidak perlu ada beda pendapat soal revitalisasi kawasan itu.

"Pratikno dan Anies seharusnya mengantisipasi polemik terjadi dengan menjalin koordinasi yang baik. Koordinasi itu bisa dilakukan karena Pratikno bersama Anies berada dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Idealnya memang dari awal ada koordinasi yang lebih baik sehingga tidak muncul polemik di kemudian hari," kata Arwani

dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mensesneg dan Sekretaris Kabinet (Seskab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/1) dilansir CNN Indonesia.

Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Saefullah meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam proses pengerjaan proyek revitalisasi sisi Selatan Monas Jakarta. Menurutnya, semua pihak termasuk pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan revitalisasi Monas.

"Ini soal salah-salah, kita sedang melakukan pembangunan, kalau mau cari salah-salah di sekitar sini (Monas) juga banyak kesalahan," ujar Saefullah di Kawasan Monas, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Perjanjian

Sementara itu, Kementerian PUPR melalui Dirjen SDA, Jarot Widyoko mengakui, dalam penanganan banjir sudah ada perjanjian kerjasama Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Bahkan, dikatakannya PUPR sudah punya master plant tentang penanggulangan banjir sejak dulu.

"Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan semua pihak yang terkait pusat dan daerah serta masyarakat DKI Jakarta," ujar Jarot.

Menurutnya, banjir adalah musibah atau bencana yang terjadi dikarenakan ada andil manusia.

"Sehingga bisa kita hindari atau kita cegah atau paling tidak kita kurangi atau minimalisir," tambahnya.