Viryan: Wahyu Tidak Ngotot Saat Sidang Pleno PAW Harun Masiku 

Safari
Viryan: Wahyu Tidak Ngotot Saat Sidang Pleno PAW Harun Masiku 
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis

Jakarta, HanTer - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis menyatakan bahwa sikap mantan koleganya Wahyu Setiawan (WS) tidak memberikan penekanan secara berlebihan (memaksakan kehendak) dalam proses sidang pleno tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku. Saat ini Wahyu Setiawan dan Harun Masiku telah menjadi tersangka dugaan suap PAW. 

"Perannya (Wahyu) biasa saja, kami hanya berpendapat saja. Nggak ada (pemaksaan) ya, semua (pendapat) sama saya kira," ujar Viryan, usai diperiksa KPK, Selasa (28/1/2020).

Viryan menekankan bahwa persoalan PAW tidak bisa dilakukan antara partai politik dengan KPU, melainkan penentuannya ada di DPR RI maupun DPRD. Sehingga PAW tidak bisa dilakukan hanya oleh ketentuan dari KPU saja.

"PAW tidak bisa dijalankan. Penyelenggara pemilu itu hal lazim, regulasinya sama sama sampai sekarang. Calon terkait PAW itu prosesnya melalui DPR dan DPRD bukan partai," jelasnya.

Saat diperiksa tim penyidik KPK pun, Viryan mengatakan tak ada yang istimewa. Ia menyampaikan apa yang sudah dikerjakan saja selama ini di KPU.

"Saya sampaikan apa yang kami kerjakan dan tidak ada yang luar biasa," ungkapnya.

Memang diakuinya banyak yang ditanyakan oleh KPK terkait dengan agenda pemeriksaan hari ini, namun ia mengaku tak menghitung secara detail apa saja pertanyaannya dan berapa poin yang ditanyakan oleh tim penyidik.

"Banyak saya nggak hitung. Tapi soal PAW pergantian calon terpilih dari Rizky Aprilia ke Harun Masiku," tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo beranggapan bahwa berdasarkan penjelasan Virya yang mengakui bahwa sikap Wahyu yang biasa-biasa saja tidak menunjukkan sikap ngotot menggolkan Harun Masiku di PAW menunjukkan bahwa Wahyu sudah menghitung dan tidak ada celah untuk memenangkan Harun Masiku.

"Karena sudah punya keyakinan bahwa dia (WS) sulit untuk mengabulkan HS maka sikapnya biasa-biasa saja tidak menunjukkan sikap ngotot terkait PAW disidang pleno KPU," jelasnya.

Selain itu, tambah Karyono, keterangan Viryan menunjukkan didalam internal KPU tidak ada ketegangan masing-masing Komisioner KPU terkait PAW tersebut. 

"Jadi perlu bahan pertimbangan oleh penyidik KPK untuk mendalami kesalahannya sebenarnya ada dimana," pungkasnya.

Selain Harun Masiku dan Wahyu Setiawan, KPK juga telah menetapkan 2 tersangka lainnya dari 8 orang yang ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Dua tersangka pemberi dugaan suap yaitu, Harun Masiku dan Saefulah. Keduanya dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara sebagai pihak penerima yakni, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Kedua tersangka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saat ini ke tiga sudah mendekam di Rutan KPK. Sementara Harun Masiku masih buron.

Kasus bermula pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni, seorang pengacara dan caleg PDIP dari Jawa Timur, mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan Perhitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan ini terkait dengan meninggalnya caleg PDIP dari Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang Pileg, masuk kepada Harun Masiku.

Setelah gugatan dikabulkan, PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku. Tapi, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin. Pada 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke MA.
Kemudian, PDIP juga mengirim surat penetapan caleg ke KPU pada 23 September 2019.