Penghapusan Pegawai Honorer: “Terus Nanti Kami Mau Kerja Apa”?

Harian Terbit/Safari
Penghapusan Pegawai Honorer: “Terus Nanti Kami Mau Kerja Apa”?
Ilustrasi (ist)

Diketahui Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya. Pegawai honorer pun menyatakan kekeceawaannya.

Hendra Robani (40), guru sekolah dasar negeri di Bogor, Jawa Barat, berstatus honorer kategori 2 (K2) mengatakan, harus ada solusi jika memang benar pemerintah akan menghapus tenaga honorer K2. Apalagi tenaga honorer K2 sudah puluhan tahun mengabdi baik di sekolah, kantor pemerintahan atau penyuluh pertanian. Mereka mengabdi karena sudah sudah sangat cinta dengan pekerjaan walaupun masih berstatus honorer.

"Kalau diputus begitu saja, ya saya kecewa. Saya sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah," ujar Robani kepada Harian Terbit, Minggu (26/1/2020).

Robani menegaskan, jika pemerintah ingin menghapus honorer K2 tidak menjadi masalah jika pemerintah memfasilitasi ratusan ribu tenaga honorer K2. Fasilitas yang diberikan bisa honorer K2 dihilangkan tapi status ratusan ribu honorer K2 dinaikan. Sehingga tidak akan membuah kecewa orang - orang yang tergabung di honorer K2. 

"Saat ini peluang untuk naik status menjadi P3K sudah ada. Karena sebelumnya pernah ikut tes. Yang jadi kekhawatiran, honerer K2 yang tidak lulus tes itu hendak dikemanakan? Jumlah honorer K2 itu ratusan ribu loh," jelasnya.

Disayangkan

Sementara itu Siska Julianti, guru SMP di Cengkareng, Jakarta Barat yang juga masih berstatus K2 mengatakan, sangat disayangkan jika pemerintah benar akan menghapus status K2 begitu saja. Namun yang jelas jika keputusan menghapus K2 ditempuh pemerintah maka teman-teman pejuang K2 juga tidak akan diam saja. Pastinya mereka juga akan memperjuangkan nasibnya. Apalagi mereka sudah puluhan tahun berstatus K2.

"Tapi kita serahkan saja kepada pemerintah yang menangani masalah ini. Masa iya pemerintah begitu saja mau menghapus, kemungkinan sudah dipertimbangkan untuk merubah kebijakan yang diambil pemerintah. Mungkin bisa lebih baik dari sebelum nya. Kita lihat saja kedepannya, apa upaya pemerintah," tandasnya.

Yandi, seorang tenaga honorer di Komisi Yudisial (KY) juga khawatir kehilangan pekerjaannya setelah pemerintah berencana menghapus tenaga honorer. Selama tujuh tahun, Yandi mengabdikan diri sebagai tenaga honorer dengan harapan diangkat menjadi PNS.

Yandi kecewa kepada pemerintah sebab tidak memberikan solusi yang jelas bagi pegawai honorer. Yandi juga tidak bisa menggunakan jalur seleksi CPNS karena usianya sudah lebih dari 35 tahun.

"Kalau memang tidak bisa menjadi PNS, ya sudah tidak apa-apa diangkat menjadi PPPK, kalau sudah diangkat menjadi PPPK setidaknya kita bisa tenang tiap menghadapi awal tahun," ujarnya.

Bertanggungjawab

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pemerintah bertanggungjawab mengangkat 380 ribu honorer K2 yang tidak masuk penghapusan tersebut, atau setidaknya berharap ada win-win solution antara pemerintah dan para pekerja honorer.

Diketahui Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/1/2020).

Pemerintah dan DPR RI memang sepakat untuk menghapus perekrutan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan mulai tahun ini. Tindakan ini dinilai sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yakni UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya tertuang aturan bahwa tenaga kerja di instansi pemerintahan yaitu PNS dan PPPK.

Pelarangan perekrutan tenaga honorer juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, pasal 96 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat larangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-PNS serta non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Tindakan ini menuai kritik di kalangan pekerja honorer. Terutama pegawai honorer yang telah diangkat sejak tahun 2005 berstatus Honorer K2.
Padahal pengangkatan honorer K2 menjadi PNS merupakan amanat PP Nomor 48 tahun 2005, PP Nomor 23 tahun 2007 dan PP Nomor 56 tahun 2012.

#PNS   #ASN   #Honorer