Disebut Abal-abal, Kontraktor Monas Akan Somasi Politisi PSI DKI

Sammy
Disebut Abal-abal, Kontraktor Monas Akan Somasi Politisi PSI DKI

Jakarta, HanTer - Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara (BPN) membantah tudingan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang menduga kontraktor pelaksana revitalisasi Monumen Nasional (Monas) abal-abal. Meski demikian, pihaknya mengakui menyewa virtual office di Jalan Nusa Indah No 33 RT 01 RW 07 Ciracas, Jakarta Timur. 

"Kami divonis atau dideskriditkan perusahaan abal-abal. Padahal legalitas perusahaan kami benar. Silahkan cek di PTSP. Betul, perusahaan kami berkedudukan di Jl. Nusa Indah, Nomor 33 RT 01 RW 07 Ciracas, Jakarta Timur. Tapi yang viral itu ada di belakang, yang kebetulan jatuh di mushola dan ada pabrik tahu. Di sana tidak ada papan nama perusahaan kami," ujar Direktur Utama PT BPN, Muhidin Shaleh, di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Menurut Muhidin pihaknya berencana melakukan somasi kepada politikus PSI DKI Justin Adrian Untayana. Langkah itu ditempuh karena PSI diduga telah melakukan pencemaran nama baik atas keberadaan kantor perusahaan.

"Kira-kira dalam waktu tiga sampai lima hari akan kami kirimkan somasi kepada yang bersangkutan," ujar Abu Bakar.

Abu Bakar menyatakan somasi tersebut terkait cuitan Justin di akun media sosial Twitter pada Rabu, 22 Januari 2020 yang dianggap merugikan perusahaan. Di cuitan Justin itu menyebut ada kejanggalan pada alamat kantor perusahaan Bahana Prima yang ditelusuri berdasarkan Google Map dan dinilai kurang meyakinkan.

Pernyataan Justin, menurut dia, dianggap menimbulkan stigma di masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut 'abal-abal' alias palsu. Padahal, sebut Abu Bakar, perusahaan telah terdata dan memiliki izin yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak 1993 atas kepemilikan Muhidin Shaleh sebagai pemegang saham.

"PT Bahana Nusantara dari sisi dokumen kami punya legalitas dan validasi sehingga kemudian ditetapkan sebagai pemenang proyek," kata Abu Bakar. Jika nantinya somasi tersebut tidak ditanggapi dengan serius, kata Abu Bakar, selanjutnya pihak mereka akan menempuh jalur hukum.

Sebagai pihak yang berada di lingkungan partai politik, lanjutnya, seharusnya PSI DKI berbicara atas dasar bukti yang cukup, bukan melayangkan laporan ke KPK.

"Sejauh ini pekerjaan belum tuntas, tapi tiba-tiba melakukan laporan (ke KPK). Menurut kami terlalu prematur dan terlalu gegabah, politis, dan tidak ada dasar hukum. Itu dari perspektif kami," tuturnya.

Abu Bakar menambahkan, untuk jadi pemenang proyek tidak semudah dulu. Sekarang semuanya serba digital sehingga pernyataan yang disampaikan PSI atas dugaan manipulasi telah terbantahkan.

"Kami menegaskan kenapa PT BPN bisa menang. Karena kami memiliki spesialis (taman) dan kawasan Monas itu adalah taman. Itu bermula dari perencanaan saat sayembara dan kami bisa menata itu," ujar Abu Bakar.

Sebelumnya, Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta, sempat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2020) pagi.

Salah satu anggota Tim Advokasi PSI, Patriot Muslim, mengatakan, kedatangan mereka guna mengadvokasi isu yang berkembang luas di publik, dengan harapan KPK  dapat menjernihkan dan memperjelas isu ini.

"Sejak awal PSI menyatakan siap kawal uang rakyat. Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini," tutup Patriot. 

Legalitas

Diakui Muhidin, virtual office itu tidak hanya diisi PT BPN, namun ada juga beberapa perusahaan lain seperti perusahaan digital printing dan lainnya. Selain di Ciracas, pihaknya juga menempati gedung Gapeksindo di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sebagai kantor operasional.

"Kebetulan, saya ini salah satu pengurus dari Gapeksindo provinsi, untuk efisiensi kita operasional di Cempaka Putih. Itu memang kantor asosiasi, tapi kita ada surat sewa, dilantai 3, itu operasional tentang ini. Nah, di sana itu kaitan dengan administrasi, surat surat memang lewat virtual office," katanya

Namun, dia memastikan legalitas PT BPN sesuai aturan badan usaha. Menurutnya, PT BPN bergerak di bidang konstruksi jasa spesialis. Bahkan, katanya, perusahaan dengan jasa spesialis ini hanya sedikit sehingga dia memenangkan tender proyek revitalisasi Monas. Tender itu diikuti oleh dua perusahaan saja.

Legal Officer PT BPN, Abu Bakar J Lamatopo mengatakan, statement yang disampaikan anggota DPRD fraksi PSI yang menduga ada manipulasi dan semacamnya terbantahkan. 

Menurutnya, PT BPN bisa memenangkan tender proyek revitalisasi Monas karena memiliki jasa spesialis meskipun berkantor di virtual office. Dia menegaskan, PT BPN telah banyak mengerjakan proyek strategis di sejumlah daerah karena bergerak dibidang taman, urukan, pondasi, hingga tiang pemancang.

#Monas   #psi   #kpk