Omnibus Law Gratiskan Mengurus Sertifikasi Halal

Safari
Omnibus Law Gratiskan Mengurus Sertifikasi Halal

Jakarta, HanTer - Pihak Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan telah dilibatkan dalam pembahasanOmnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Dalam RUU tersebut akan menghapus sejumlah pasal di beberapa UU. Di antaranya Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal. 

"RUU Omnibus Law ini semangatnya pada percepatan waktu proses sertifikasi halal, baik di BPJPH, MUI, maupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi harus ada kepastian waktu," kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).

Menurut Martuki, pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja itu sendiri, yang melibatkan pihak Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga terkait, sudah berlangsung hingga pertengahan Januari 2020. 

Dia mengatakan, dalam konteks jaminan produk halal pada omnibus law, ada empat hal yang ditekankan. Pertama, soal penyederhanaan proses sertifikasi halal.

Kedua, pembebasan biaya bagi usaha mikro dan kecil (UMK) saat akan mengurus sertifikasi halal. "Istilah yang muncul dalam pembahasan adalah dinolrupiahkan. Di UU JPH sebelumnya menggunakan istilah 'fasilitasi bagi UMK'," jelasnya.

Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi LPH, auditor halal, dan penyedia halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga sejumlah persyaratan, prosedur, dan mekanismenya akan disesuaikan. Keempat, sanksi administratif dan sanksi pidana. Tujuannya bagaimana mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. 

"Jadi pendekatan yang dikedepankan adalah persuasif dan edukatif. Karena itu, dalam pembahasan kami menghindari sanksi pidana, hanya sanksi administratif," ujarnya

Sanksi

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H. Ikhsan Abdullah mengatakan, penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan mandatory sudah tepat. Karena pendekatannya bersifat edukatif. 

"Sanksi administratif finalty lebih baik karena kedua sanksi ini bersifat edukatif. Kenapa tidak pidana, karena bukan merupakan perbuatan kriminal," ujarnya.

Ia menegaskan, diterapkannya Omnibus Law yaitu dengan semangat untuk mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang sesuatu yang memiliki kesamaan tetapi dengan ketentuan yang berbeda. Ia mencontohkan, usia pada UU perkawinan berbeda dengan UU Pemilu, juga dengan UU Perlindungan Anak. 

"Ini akan menyulitkan penegakan hukumnya dan di bidang investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi," katanya.