Pemerintah Sepelekan Wakil Rakyat; Kewibawaan DPR Runtuh 

Safari
Pemerintah Sepelekan Wakil Rakyat; Kewibawaan DPR Runtuh 
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay

Jakarta, HanTer- Wakil rakyat kecewa. Pasalnya, pemerintah mengabaikan rekomendasi anggota dewan dengan tetap menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama untuk peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merasa pemerintah menganggap sepele DPR. “Kewibawaan DPR secara kelembagaan sudah runtuh karena pemerintah tetap menaikkan iuran peserta JKN kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja,” kata Saleh Partaonan dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Selain itu, beberapa anggota Komisi IX DPR mengancam menghentikan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama BPJS Fachmi Idris pada Senin karena menilai pemerintah mengabaikan rekomendasi dewan dengan tetap menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama untuk peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

"Kesimpulan paparan Menteri Kesehatan yang sudah disampaikan belum bisa memberikan solusi defisit JKN selain menaikkan iuran. Lalu buat apa kita bicara lagi di sini?" kata Saleh Partaonan Daulay dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ditolak

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan, tidak rasional adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti yang diusulkan pemerintah. Apalagi hingga saat ini belum ada audit tentang mengapa tahun lalu tata kelola manajemen pelayanan orang sakit terbengkalai dan pembayaran kewajiban ke RS tertunda-tunda seperti ke jaringan RS Muhammadiyah dan RS lainnya.

Iskandar mendukung dengan sikap politik anggota Komisi IX DPR yang mengancam akan menghentikan rapat bersama Menteri Kesehatan. Yang dilakukan Komisi IX DPR saat ini mirip Komisi VI dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Oleh karena itu tidak usah direkomendasikan jika BPJS Kesehatan belum bisa terbuka sesuai audit.

"Kenaikan premi (BPJS Kesehatan) harus berdasar. Juga harus terbuka manajemem yang kelola premi. Kenapa hrs naik, maka logikanya harus lurus dengan kualitas manajemen. Itu hanya bisa dengan audit," papar Iskandar kepada Harian Terbit, Senin (20/1/2020).

Ketua Dewan Penasehat Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Mohamad Jokay mengatakan, pemerintah harusnya tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas III, karena ekonominya rata-rata kurang mampu. Jika pemerintah tetap memaksa menaikan iuran tersebut maka bisa dikatakan rezim saat ini tidak peka terhadap amanat penederitaan rakyat (ampera).

"Saya menghimbau kepada rezim ini, jangan mengambil rente dari masyarakat miskin, nanti kualat. Sebaliknya, ambil saja rente dari pajak-pajak perusahaan, penghasilan orang orang yang serba berkelebihan," paparnya.

Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Dwi Harto juga tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena dari segi pelayananan masih banyak kekurangan seperti fasilitas RS (pelayanan, ruang kamar maupun birokrasi). Oleh karena itu pemerintah harus mencari alternatif lain untuk mensubsidi BPJS Kesehatan yang defisit. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak mnjadi solusi karena akan banyak peserta yang turun kelas.

Defisit BPJS Kesehatan karena sistem yang sering error salah satu faktor peserta lalai membayar. Jadi perbaiki sistemnya untuk mempermudah peserta pembayaran, bentuk agen-agen di wilayah untuk mnjemput atau menarik iuran peserta," tandasnya.

#DPR   #Kemenkes   #bpjs