Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Upah Minimum  dan Pesangon Akan Hilang

Harian Terbit/Danial 
Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law, Upah Minimum  dan Pesangon Akan Hilang

Puluhan ribu  buruh demo menolak RUU Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1).  Aksi berjalan damai dan tertib. Buruh  akan menggelar demo yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.

Alasan penolakan RUU Omnibus Law, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, RUU itu dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh.
 
"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," kata dia, Senin (20/1).

Buruh juga mengkhawatirkan RUU ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon, membebaskan buruh kontrak serta alih daya (outsoursing), mempermudah masuknya tenaga kerja asing, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus law cipta lapangan kerja. Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," kata dia.

BPJS

Buruh juga mempersolkan BPJS kesehatan. Menurut Said,s eharusnya pemerintah mempertimbangkan lebih dahulu sebelum menaikkan iuran. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar demo yang lebih besar jika tuntutan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dilaksanakan.

"Tentang BPJS kelas 3, kami hanya satu, sudah ada komitmen dengan DPR. Kenapa itu dibohongi, harusnya kelas 3 tidak naik," kata Said.
Aspirasi

Kalangan buruh tersebut diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.  Said Iqbal yang mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan komisi IX DPR.

Setelah pertemuan di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020), Said menyampaikan, kaum buruh setuju dengan masuknya investasi ke tanah air yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab, hal itu akan menurunkan angka kemiskinan maupun pengangguran karena tercipta lapangan kerja untuk masyarakat.

"Tetapi investasi yang diminta oleh presiden (Joko Widodo) yang dituangkan dalam omnibus law, itu justru men-downgrade, tidak ada perlindungan terhadap buruh. Bahkan yang sudah ada di dalam UU Nomor 13/2003 itu diturunkan," kata Said. 

Para buruh meminta kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan anggota dewan lainnya betul-betul memperhatikan aspirasi kaum buruh.
"Tadi beliau sampaikan juga dari komisi sembilan akan membentuk satu tim bersama dan kami mengapresiasi dengan baik," ungkap Said. 

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengatakan kasus Omnibus Law mengingatkan mereka pada aturan tenaga kerja alih daya (outsourcing).

Riden menjelaskan juga ada kekhawatiran Omnibus Law digiring kepada kepentingan-kepentingan pemilik modal demi meningkatkan investasi.

#Demo   #buruh