Belum Ada Permintaan, LPSK Tidak Bisa Melindungi Harun Masiku

Danial
Belum Ada Permintaan, LPSK Tidak Bisa Melindungi Harun Masiku
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suryo

Jakarta, HanTer - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suryo mengatakan, pihaknya memang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Namun, dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang diantaranya telah menjerat mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Hasto tidak dapat memberikan pertimbangan lebih jauh, lantaran belum adanya permintaan.

“Pada dasarnya LPSK memang memberikan perlindungan pada saksi dan korban, juga kepada juctice colaborator,” ujar Hasto dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Sementara itu, Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Ganarsih mengungkapkan tidak sepatutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly turut serta dalam konferensi pers yang diadakan tim hukum PDI Perjuangan dalam kasus suap PAW tersebut.

Yenti menyatakan, Yasonna seharusnya menempatkan dirinya sebagai menteri, bukan politikus PDIP. “Janganlah ya, seharusnya jangan karena itu tidak baik,” ujar Yenti dalam diskusi itu.

Lanjut Yenti, sebagai seorang menteri yang membidangi hukum, Yasonna seharusnya tahu posisinya merupakan pihak netral. Dalam jabatannya, ia juga merupakan pimpinan bidang hukum bagi seluruh masyarakat.