KNPI Minta Penegak Hukum Ungkap Kasus Dugaan Korupsi JICT Rp 4 Triliun

Anu
KNPI Minta Penegak Hukum Ungkap Kasus Dugaan Korupsi JICT Rp 4 Triliun
Ilustrasi JICT

Jakarta, HanTer - Di tengah maraknya kasus korupsi di BUMN, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendesak penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Jakarta International Container Terminal (JICT) senilai 4 triliun.

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama menduga korupsi JICT ini diduga ada keterlibatan orang dekat menteri saat ini. "KPK, Kejaksaan dan Kepolisian harus berlomba-lomba mengungkap kasus besar di JICT. Tak tanggung-tanggung negara rugi 4 triliun," kata Haris dalam keterangan persnya, Senin (20/1).

Haris mengatakan apa yang menjadi temuan BPK ini harus didalami oleh para penegak hukum. Dimana. BPK menemukan kerugian negara akibat pengelolaan Kerjasama JICT-Hutchison sebesar 4 triliun rupiah. Diketahui, Hutchison adalah pemilik konsesi pengelolaan JICT.

Haris menilai sebagai organisasi kepemudaan pihaknya akan mengawal kasus ini untuk diusut tuntas karena nilai korupsinya sampai 4 triliun.

"Ini namanya perampokan, KPK dan penegak hukum lainnya harus segera mengusut ini secepatnya. Kami KNPI akan ikut mengawal agar kasus ini segera diungkap dan nama-nama yang terlibat harus ditangkap," ungkap Haris.

Diketahui berdasarkan audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus perpanjangan kontrak JICT pada 6 Juni 2017. Hasilnya terdapat penyimpangan dan pelanggaran aturan yang saling terkait diantaranya perpanjangan kontrak JICT tanpa izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RUPS dan tidak dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Sehingga terindikasi merugikan negara senilai minimal Rp 4,08 triliun.