Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan, Mencegah Anggota DPR Seumur Hidup

Safari
Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan, Mencegah Anggota DPR Seumur Hidup

Jakarta, HanTer - Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum mengatakan, setuju jika masa jabatan DPR dibatasi.

Pembatasan masa jabatan ini karena dalam sistem demokrasi, semua pejabat politik, baik itu pejabat eksekutif maupun legislatif harus dibatasi waktunya untuk menjabat, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Kamis (16/1/2020).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan ketentuan masa jabatan DPR, DPD dan DPRD.

Advokat Ignatius Supriyadi melayangkan gugatan ke MK terhadap sejumlah pasal yakni Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 376 ayat (4) UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Sejumlah pasal tersebut mengatur tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dibatasi lima tahun dan berakhir saat anggota legislatif baru telah mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut dia, pembatasan masa jabatan politik di DPR sangat penting agar bisa memberikan kesempatan kepada kader muda untuk naik atau yang dikenal dengan sebutan regenerasi jabatan.

"Kalau tidak ada pembatasan, maka hanya orang-orang itu saja yang menjadi anggota DPR seumur hidup. Tidak ada regenerasi sama sekali," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT ini seperti dilansir Antara.

Selain potensi terjadinya korupsi lebih terbuka, karena orang yang sudah lama menduduki jabatan di suatu tempat, akan lebih mudah melakukannya, katanya. 

Sementara itu, Sekjen Rumah Inspirasi Indonesia (RI2) Adam Rumbaru mengatakan, setuju jika masa jabatan DPR dibatasi. Pembatasan ini agar ada regenenasi sebagai wakil rakyat di Senayan. Sehingga jabatan anggota DPR tidak hanya dijabat oleh pihak-pihak tertentu saja.

"Anggota DPR sudah harus membuat regulasi tentang pembatasan waktunya agar bisa regenenasi," ujar Adam kepada Harian Terbit, Kamis (16/1/2020).

Adam memaparkan, ada beberapa hal yang membuat anggota DPR tidak ingin dibatasi masa jabatannya. Di antaranya karena dia masih mengejar sahwat politik semata, sehingga tidak memikirkan generasi yang akan datang yang visioner. Oleh karena itu beri kesempatan kepada generasi penerus untuk berkarya dan mengabdi. 

Penyalahgunaan

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia (WAIN), Sulthan Muhammad Yus mengatakan, pada tahun 2013 silam Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menolak gugatan terhadap pembatasan masa jabatan anggota legislatif mulai level kabupaten hingga nasional. Alasannya jabatan legislatif berbeda dengan eksekutif, mengingat  kewenangan anggota legislatif bersifat kolektif kolegial sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan relatif kecil dibandingkan dengan jabatan eksekutif. 

Sulthan menilai, walaupun MK menolak adanya pembatasan jabatan anggota dewan, namun sudah sepantasnya jabatan anggota parlemen tersebut dibatasi maksimal dua kali. 

“Pembatasan jabatan anggota dewan juga karena perlu adanya penyegaran dan regenerasi baik di parlemen maupun di partai politik. Apalagi salah satu fungsi partai politik adalah mencetak generasi yang siap memimpin dan siap dipimpin,” ujarnya.

Jabatan anggota dewan harua dibatasi, sambung Sulthan, karena ada kebiasaan buruk para petahana yang memanfaatkan jabatan yang diemban dengan memanfaatkan akses terhadap anggaran negara untuk kepentingan pribadi dalam mempertahankan kursi. Contohnya, aktifitas bagi-bagi beasiswa yang sebenarnya itu kewajiban negara tapi dipolitisir sedemikian rupa seolah-olah beasiswa kebaikan anggota DPR yang bersumber dari pribadi anggota DPR.  "Dalam situasi masyarakat awam maka hal demikian rawan dimanipulasi," jelasnya. 

#Dpr   #dprd   #mpr   #dpd